PDIP Disebut Harus Buktikan 5 Unsur Supaya Menang Gugat KPU RI di PTUN

Sebab, kata Gayus, MPR RI bisa memakai putusan PTUN jika menerima gugatan Tim Hukum PDIP untuk tidak melantik Prabowo-Gibran.

"Rakyat yang diwakili di Senayan di legislatif yaitu MPR wadahnya seluruh rakyat mempunyai keabsahan berpendapat itu ada di sana diwakili. Dia akan memikirkan apakah sebuah produk yang diawali dengan melanggar hukum itu bisa dilaksanakan, kami berpendapat, ya, bisa iya, juga bisa tidak, karena mungkin MPR tidak mau melantik, ini yang perlu diquote," kata Gayus.

"Kalau rakyat menghendaki tidak melantik karena memang didapati diawali oleh perbuatan melanggar hukum penguasa, nah, itu sangat bisa mungkin terjadi. Jadi, bisa tidak dilantik," sambung dia.

Sementara itu, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta meminta PDI-P memperbaiki gugatan yang dilayangkan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hal ini merupakan hasil dari sidang pendahuluan pemeriksaan kelengkapan administrasi yang digelar PTUN. Di mana, sidang ini digelar secara tertutup.

Gayus mengatakan, pihaknya siap untuk memperbaiki substansi gugatan yang diminta oleh hakim PTUN.

Di mana, salah satu yang diminta perbaikan yakni menghubungkan antara dalil-dalil dengan gugatan yang diajukan.

"Tanggal 16 Mei kami akan persiapkan apa-apa yang dianggap kurang demi kebaikan, hal-hal yang menyangkut kepada persambungannya antara posita dan petitum," kata Gayus.

Dalam persidangan hari ini, kata Gayus, membahas tentang syarat-syarat keadministrasian pemerintahan.

Menurutnya, hakim PTUN menjelaskan bahwa syarat-syarat keadministrasian pemerintahan ada yang bersifat keniagaan publik dan privat.

"Itu dua adminitrasi negara ini ada dua sebenarnya, cuma di dalam undang-undang administrasi pemerintahan. Ada yang disebut sebagai yang berkaitan dengan kekuasaan dan ada administrasi masyarakat atau privat," terang dia.

Diketahui, Gayus mengungkapkan bahwa pada persidangan pendahuluan pemeriksaan kelengkapan administrasi dengan tergugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pihaknya menyampaikan prinsip-prinsip petitum yang ingin dibuktikan.

Di mana, kata Gayus, pihaknya menguraikan terhadap pasal mengenai kepastian hukum yang harus ditegakkan oleh tergugat yaitu KPU RI. Sebab, KPU diduga tidak melaksanakan atau upaya pembiaran.

Maka dari itu, Gayus mengatakan jika hal tersebut ditemukan dalam persidangan pihaknya memohon pihak Capres maupun Cawapres untuk diambil tindakan administrasi.

"Kami mohon untuk tidak dilantik artinya kami mengajukan cawapres tadinya yang disebut sebagai cawapres berdasar temuan persidangan nanti apakah telah melaksanakan tugas negara yamg merupakan KPU itu telah melanggar hukum. Kalau itu terbukti dalam persidangan kami minta untuk tidak dilantik," kata Gayus.