Penjelasan Poltekkes Tanjungkarang soal Kontroversi Pengumuman Mahasiswa Baru

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Komisi V DPRD Lampung menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang terkait keluhan puluhan mahasiswa dalam proses penerimaan mahasiswa baru tahun 2024.

RDP digelar di ruang rapat komisi V, Selasa (11/6/2024).

Itu setelah pengumuman seleksi penerimaan mahasiswa baru Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang tahun 2024 menjadi kontroversi.

RDP digelar lantaran Komisi V DPRD Lampung menerima keluhan salah satu orangtua calon mahasiswa baru Poltekkes yang sempat diterima melalui pengumuman di website Poltekkes pada malam hari.

Namun, keesokan harinya website itu mengumumkan mahasiswa itu tidak lolos.

Ketua Komisi V DPRD Lampung Yanuar Irawan mengatakan, pihaknya memanggil pihak Poltekkes untuk menanyakan persoalan itu.

"Kami tidak mencari persoalan. Justru RDP ini untuk mencari solusi agar ke depan tidak terulang kembali, karena dampak dari kejadian ini mengakibatkan depresi bagi mahasiswa. Yang tadinya dia sudah senang diterima di perguruan tinggi tapi justru tidak diterima, jadi seolah-olah ada permainan di dalamnya," kata Yanuar.

Hal senada disampaikan Sekretaris Komisi V DPRD Lampung Mikdar Ilyas.

Menurutnya, ada kejanggalan yang terjadi dalam proses pengumuman mahasiswa baru Poltekkes.

"Kami selaku mitra kerja pendidikan dan kesehatan tentu memperjuangkan apa yang menjadi keluhan masyarakat, apalagi ini menyangkut masa depan mahasiswa," kata Mikdar.

Anggota Fraksi Gerindra Lampung itu berharap, persoalan itu dapat diatasi oleh pihak Poltekkes.

"Kami juga telah meminta pertimbangan kepada Poltekkes jika para calon mahasiswa itu layak untuk diterima dan memenuhi syarat maka dipertimbangkan agar tidak merusak psikologisnya," ujar dia.

Dikatakannya, tujuan RDP itu untuk membantu menyelesaikan persoalan yang terjadi.

Sementara, Direktur Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang Dewi Purwaningsih mengatakan, terdapat 37 mahasiswa yang mengalami persoalan sama.

Dewi mengaku belum mengetahui pasti penyebabnya lantaran wewenang pengumuman ada di pusat.