Generasi Z di Bandar Lampung dan Bayang-bayang Hoaks Pemilu

“Ada yang bentuknya video, trus tulisan heboh gitu yang membahas masing-masing paslon,” ucap dia, Sabtu (8/6/2024). 

Hal inilah yang membuatnya kapok mengakses Facebook. Ia pun beralih ke platform media sosial yang lain. 

“Kalau lagi kepepet aja baru diakses,” sambungnya. 

Habis Terpapar Jadi Penyebar

Banyaknya kelompok muda yang terpapar hoaks di media sosial bukan satu-satunya bahaya. Ancaman berikutnya justru berasal dari tingkat keterlibatan mereka dalam penyebaran hoaks. 

Setidaknya 30 persen responden Gen Z menyatakan turut serta dalam penyebaran kabar bohong di masa pemilu 2024. Lalu 17 persen responden menyakini tidak pernah menyebarkan hoaks. Sementara 53 persen responden memilih netral alias masih ragu-ragu. 

Jumlah responden yang memilih netral cukup menarik perhatian. Sebab, persentasenya lebih tinggi ketimbang responden yang mengaku pernah menyebar hoaks maupun tidak. Hal ini berkaitan dengan banyaknya Gen Z yang kesulitan mengenali informasi hoaks. Mereka ragu, apakah informasi yang pernah disebar termasuk ke dalam berita bohong atau bukan. 

Satu di antara penyebabnya adalah literasi media yang rendah. Sebanyak 34 persen Gen Z kebingungan dalam memilah informasi yang kredibel dengan hoaks. Sementara 23 persen lainnya lebih percaya dengan informasi pemilu dari sanak saudara meski belum jelas kebenarannya. Adapun selebihnya termasuk pada antusias menggebu khas anak muda. 

Akibat Rendahnya Literasi

Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Lampung, Andy Corry Wardhani menyebut hoaks semakin merajalela dibanding tahun-tahun sebelumnya. “Bukan soal tua ataupun muda, semua bisa terkena hoaks. Tapi kaitannya dengan pemilu, memang lebih banyak anak muda,” ucap dia saat dikunjungi di ruang kerjanya di FISIP Universitas Lampung, Selasa (28/5/2024). 

Ia menambahkan, generasi muda lebih rentan terpapar hoaks karena beberapa alasan. Pertama, kemampuan mengelola emosi yang masih belum mumpuni. 

“Senang drama, senang sensasi, jadi saat menerima sesuatu langsung disebar,” katanya.  

Kedua, kurangnya kemampuan berpikir kritis (critical thinking). Berpikir kritis yang seharusnya menjadi tonggak utama dalam mengolah informasi, justru tidak terasah secara baik. Ketidakmampuan tersebut akhirnya menjadikan generasi muda sasaran empuk bagi pihak-pihak yang punya kepentingan politik. 

“Berita hoaks kan menjadi komoditas yang bisa diperjualbelikan. Tidak menutup kemungkinan dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang punya kepentingan,” paparnya. 

Ketiga, kemudahan akses media sosial yang tidak diimbangi dengan kemampuan literasi media. Generasi muda saat ini dikatakannya tak mendapat bekal yang cukup untuk berselancar di media sosial. 

“Kalau di luar negeri, literasi media itu diajarkan sejak TK. Kalau kita kan enggak, jadi bisa dibilang telat,” ujarnya. 

Andy Corry mengingatkan, di media sosial terdapat fenomena khusus yang perlu diperhatikan, yakni efek gelembung filter. Fenomena tersebut bagaikan algoritma yang akan menyesuaikan konten yang disukai penggunanya. 

“Misal, kita suka sama paslon A dan sering lihat konten media sosial yang berkaitan dengan mereka. Nah, nanti yang akan muncul adalah paslon A saja, kita tutup mata dengan capres lainnya,” beber dia.  

Karena itu, dia mendorong tiap individu bisa lebih selektif dalam mengonsumsi konten yang ada di media sosial. Kemudian dibantu oleh seluruh lapisan masyarakat yang saling bahu-membahu membasmi menjamurnya hoaks. Hal ini meliputi orangtua, guru, dosen, penyelenggara maupun pengawas jalannya pemilu. 

( TRIBUNLAMPUNG.CO.ID / KIKI NOVILIA )