Pilkada 2024
Jelang Pilkada 2024, Gen Z di Bandar Lampung Masih Rentan Terjerat Hoaks
Penyelenggara pemilihan umum (pemilu) yakni Bawaslu dan KPU bersiap menyambut Pilkada Bandar Lampung 2024.
Penulis: Kiki Novilia | Editor: Noval Andriansyah
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Bandar Lampung - Penyelenggara pemilu yakni Bawaslu dan KPU bersiap menyambut Pilkada Bandar Lampung 2024. Kedua lembaga tersebut saling bersinergi menanggulangi penyebaran hoaks jelang pemilihan wali kota baru. Sebab, berkaca dari pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) lalu, banyak informasi bohong beredar di media sosial.
Pilkada Bandar Lampung rencananya bakal digelar pada 27 November mendatang. Sederet nama bakal calon wali kota mencuat, seperti petahana Eva Dwiana, Iqbal Ardiansyah, Reihana Wijayanto, Putri Maya Rumanti, Yusirwan, dan M. Ikhsan. Keenam kandidat tersebut akan disaring lagi lewat penetapan calon wali kota oleh KPU pada 2 September.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kota Bandar Lampung, Oddy Marsa mengatakan, pihaknya kini fokus melakukan sosialisasi anti-hoaks. Tak hanya untuk masyarakat, melainkan juga para peserta pilkada supaya tidak terlibat dalam penyebaran berita bohong.
“Kita memberikan sosialisasi kalau nanti sudah ada calon (wali kota), untuk tidak melakukan kampanye hoaks,” ujar Oddy saat dijumpai di ruang kerjanya, Senin (3/6/2024).
“Kemudian ada pengawasan partisipatif, kita mengundang para tokoh masyarakat untuk terus memberikan edukasi termasuk tentang hoaks,” sambung dia.
Perkara disinformasi pemilu memang semakin marak di media sosial. Di berbagai platform seperti Instagram, Facebook, Twitter, serta WhatsApp kerap memuat informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Platform yang awalnya tempat nongkrong favorit anak muda alias Gen Z bertransformasi menjadi panggung utama penyebaran berita bohong.
Gen Z merupakan kelompok individu yang lahir dalam rentang tahun 1997-2012. Dengan kata lain, Gen Z adalah mereka yang saat ini berusia 12-27 tahun. Tapi sayangnya, anak muda di kategori ini justru rentan terpapar hoaks.
Tribun Lampung bersama AJI Indonesia lantas melakukan penelitian untuk mengungkap seberapa besar Gen Z di Bandar Lampung terpapar dan menyebarkan hoaks Pemilu 2024. Jenis penelitiannya adalah kuantitatif eksperimental berupa survei yang disebar kepada 60 responden; 30 Gen Z dan 30 milenial.
Hasil survei menunjukkan setidaknya 76 persen Gen Z di Bandar Lampung mengakui sering menjumpai hoaks pemilu di media sosial. Sementara itu, 30 persen di antaranya turut serta dalam penyebaran kabar bohong.
Bawaslu Kota Bandar Lampung menyebut terdapat beragam bentuk hoaks yang ramai tersebar. Mulai dari program kerja hingga visi dan misi masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden.
“Ada banyak sekali di grup-grup WhatsApp, Instagram,” ujar Oddy.
Karena itu, pihaknya siap sedia apabila nantinya terdapat aduan hoaks pilkada yang masuk. Bawaslu Kota Bandar Lampung akan memprosesnya lewat dua cara; pertama, dilaporkan ke platform terkait supaya kontennya di-take down alias dihapus. Kedua, dilaporkan ke pihak berwenang bila sudah berkaitan dengan tindak pidana.
Berbeda dengan Bawaslu, penyelenggara pemilu yakni KPU Kota Bandar Lampung justru lebih ‘gaul’. Dikatakan Ketua KPU Kota Bandar Lampung Dedy Triyadi, pihaknya mendekati para Gen Z lewat postingan di media sosial.
“Kita ada Instagram, TikTok, dan Facebook, itu jadi sarana kita untuk meng-counter informasi-informasi yang beredar di media sosial,” ucap dia saat ditemui di KPU Kota Bandar Lampung, Selasa (28/5/2024).
Ia menyadari, berita bohong masih menjadi masalah yang harus ditanggulangi. Media sosial bak menjadi dua sisi mata pisau yang punya dampak penting di masyarakat.
Kepala Daerah di Lampung yang Diusung Gerindra Diingatkan Jauhi Korupsi |
![]() |
---|
Sengketa Cakada Masuk Tahap Pemeriksaan, Bawaslu Lampung Siaga di Jakarta |
![]() |
---|
Pilkada Dipilih DPRD, PDIP Lampung dan PKB Ingin Kajian dan Ruang Diskusi |
![]() |
---|
Pleno Penetapan Paslon Terpilih, KPU Lampung Tengah Tunggu Surat MK |
![]() |
---|
KPU RI Kerahkan 200 Orang Tangani Sengketa Pilkada di MK |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.