Bawaslu Bandar Lampung Ajak Warga Sukseskan Pengawasan Partisipatif Pilkada 2024

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ) Kota Bandar Lampung mengajak warga menyukseskan pengawasan partisipatif pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada, November 2024 mendatang.

Ajakan itu disampaikan Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung Apriliwanda dalam Rapat Koordinasi bersama Stakeholders di Swissbell Bandar Lampung, Kamis (20/6/2024).

Dalam rakor itu Bawaslu mengusung tema, ”Penguatan Koordinasi dan Sinergitas Antarlembaga dalam Mengawal Pemilihan Tahun 2024 di Kota Bandar Lampung”

"Kami Bawaslu Kota Bandar Lampung tidak bisa melakukan kerja pengawas sendiri, sehingga kami butuh dukungan, informasi dari semua stakeholder yang berkepentingan dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala daerah," kata Apriliwanda dalam sambutannya.

Menurutnya, saat ini tahapan Pilkada sudah masuk pada pemuktahiran data.

"Dimulai dari pembentukan petugas pemuktahiran data pemilih (Pantarlih) dan sebentar lagi dilakukan coklit," ujarnya.

"Ini menjadi konsen kita bersama teman KPU selaku pelaksana teknis, dan Bawaslu sebagai pengawas. Tentunya kami butuh support semuanya untuk menjadi pengawasan partisipatif," sambungnya.

Apriliwanda mengaku terbuka untuk siapapun yang ingin melaporkan atau bertanya terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kota Tapis Berseri.

"Harapannya Pilkada di Bandar Lampung dapat berjalan sesuai dengan semestinya, dan tidak ada pelanggaran yang signifikan," jelasnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, Gistiawan mengatakan pihaknya tidak bisa melaksanakan tugas dan kewenangan tanpa adanya partisipasi semu pihak, mengingat SDM Bawaslu yang sedikit.

"Jadi peran partai politik dan OKP jadi penting dalam pengawasan partisipatif. Oleh karenanya, Bawaslu membuka posko untuk mengakomodir laporan," ujarnya.

"Ke depan diharapkan semua pihak dapat berkomunikasi dan membantu mengawasi Pilkada agar berjalan sesuai dengan perundang-undangan, sehingga terpilih kepala daerah yang dinginkan masyarakat, dan tidak ada pelanggar yang signifikansi," pungkasnya.

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)