Coklit Dimulai, Mirza Jadi yang Pertama Didatangi KPU Lampung

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - KPU Lampung mulai melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) dalam rangka persiapan Pilkada 2024, Senin (24/6/2024).

Coklit dilakukan melalui Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).

Adapun sosok pertama yang disambangi KPU dalam rangka coklit adalah Ketua DPD Partai Gerindra Lampung Rahmat Mirzani Djausal selaku tokoh masyarakat (opinion leader).

Ketua Divisi Partisipasi Masyarakat KPU Lampung Antoniyus Cahyalana menjelaskan, coklit terhadap opinion leader ditujukan sebagai contoh bagi masyarakat agar terbuka kepada petugas.

"Kebijakan coklit dengan memulai ke tokoh masyarakat diharapkan memengaruhi masyarakat agar terbuka ketika Pantarlih melakukan coklit," ujar Antonius di kediaman Rahmat Mirzani, Senin.

Antoniyus melanjutkan, tahapan coklit bakal berlangsung selama satu bulan yakni 24 Juni hingga 24 Juli 2024.

Coklit terhadap tokoh masyarakat juga bertujuan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa tahapan pemuktahiran data pemilih sudah dimulai.

"Harapan kami kepada seluruh kelompok masyarakat ketika Pantarlih mendatangi rumahnya agar bisa diterima secara sukarela. Pantarlih ini merupakan petugas resmi yang ditunjuk untuk melakukan pemutakhiran," imbuhnya.

Antoniyus menyebut, pihaknya berencana mendatangi tiga opinion leader di Bandar Lampung.

"Setelah ini saya dengan Pantarlih akan mendatangi rumah kepala Komisi Informasi (KI). Nanti juga akan dijadwalkan mendatangi satu tokoh opinion leader yang lainnya untuk dicoklit," sambung dia.

Adapun yang tergolong sebagai tokoh masyarakat, lanjut Anton, meliputi semua segmen, mulai tokoh masyarakat, tokoh politik, tokoh adat, dan lainnya.

"Opinion leader ini tidak terpaku pada tokoh politik saja, melainkan juga tokoh masyarakat, adat, pemuda, perempuan, dan tokoh masyarakat lainnya," jelasnya.

KPU Lampung memastikan Pantarlih akan melakukan pencoklitan secara menyeluruh.

Sosialisasi tentang coklit sudah dilakukan sejak jauh hari.

"Pemberitahuan melalui publikasi sudah dilakukan dari satu bulan lalu. Harapannya, masyarakat mengetahui tentang pemuktahiran ini dan tentunya bersedia untuk dicoklit," pungkas Anton.