Pemprov Lampung Raih Penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan Sadar Hukum Bandar Lampung

92 desa/kelurahan ini telah memenuhi persyaratan penilaian 4 dimensi yaitu: dimensi akses informasi, dimensi akses implementasi hukum, dimensi akses keadilan, dan dimensi akses demokrasi dan regulasi. Selain itu desa/kelurahan ini telah melalui berbagai tahapan pembentukan, pembinaan dan penilain desa sadar hukum.

"Selain itu kami juga telah mendorong peran kepala desa/lurah sebagai paralegal dalam penyelesaian konflik di wilayahnya. Baru saja di bulan Juni, 12  Kepala Desa/Lurah di Provinsi Lampung memperoleh predikat Non-Litigation Peace Maker bahkan 1 Kepala Desa masuk kategori Top 10 yakni kategori 10 peserta Paralegal Academy terbaik," ujar Sorta.

Capaian ini merupakan hasil dari kolaborasi dan kerjasama yang baik antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Para Aparat Penegak Hukum, Organisasi Bantuan Hukum, serta pemangku kepentingan lainnya.

(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID/rls)