Semuel Mundur dari Dirjen Aptika Kominfo, Ketua DPR Minta Presiden Evaluasi Budi Arie Setiadi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Semuel Abrijani Pangerapan mundur dari jabatannya Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansah mengatakan, Semuel seperti dijadikan tumbal imbas diretasnya Pusat Data Nasional (PDN).

Seharusnya, kata Trubus, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi yang mengundurkan diri.

“Dia seperti tumbal harus menerima kenyataan itu. Karena seharusnya yang mengundurkan diri itu menterinya,” kata Trubus, Kamis (4/7/2024).

Tapi menterinya itu, kata Trubus, saat Rapat Dengar Pendapat di DPR Komisi I telah dicecar habis. Tapi Presiden Jokowi malah berkomentar yang berbeda.

“Sementara publik tidak puas kondisi sekarang ini. Akhirnya Dirjen Aptika yang mengundurkan diri. Karena memang itu, mau tidak mau untuk menutupi kelemahan Menkominfo,” jelasnya.

Atas peretasan tersebut, ia menilai Menkominfo Budi Arie Setiadi yang seharusnya mengundurkan diri.

“Iyalah (Budi Arie) yang mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab. Tapi tahu sendiri dia sangat berjasa besar terhadap Pak Jokowi. Tentu ini yang sulit dilakukan Pak Jokowi untuk memberhentikan misalnya. Karena bagaimana juga harus diselamatkan,” tegasnya.

Meski begitu, kata Trubus, kalaupun Budi Arie diganti tidak menyelesaikan masalah.

Menurutnya, keputusan Dirjen Aptika mengundurkan diri hanya gimik untuk publik.

“Untuk pencitraan Kominfo telah melakukan hal tersebut, ada pertanggung jawabannya publiknya. Sebenarnya kalau mau adil ada tiga lembaga yang bertanggung jawab, BSSN dan Telkom. Jadi Kominfo, BSSN, dan Telkom yang harus bertanggung jawab atas terjadinya peretasan ini,” jelasnya.

Ketua DPR RI Puan Maharani juga merespons soal mundurnya Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan atas insiden peretasan Pusat Data Nasional (PDN) Kemenkominfo.

Kata Puan, sejatinya insiden peretasan terhadap PDN itu jadi evaluasi bersama untuk bisa mengambil tindakan lebih baik ke depannya.

Sementara untuk pihak yang merasa bersalah dalam kasus ini harus bertanggung jawab.

"Jadi secara konkret dievaluasi kemudian tindaklanjutnya seperti apa. Pihak-pihak yang kemudian merasa lalai atau kemudian bertanggung jawab, ya sebaiknya bisa mengevaluasi diri," kata Puan.

Saat disinggung soal perlu atau tidaknya tanggungjawab dari Menkominfo RI Budi Arie Setiadi dalam kondisi ini, Puan enggan bicara banyak.

Kata Ketua DPP PDI-Perjuangan itu, sejatinya menteri merupakan pembantu presiden sehingga sudah jadi kewenangan presiden untuk melakukan evaluasi jika pembantunya tidak maksimal bekerja.

"Menteri itu merupakan orang yang membantu presiden, jadi ya selama dalam menjalankan tugasnya tidak bisa maksimal, ya mungkin bisa dievaluasi oleh presiden," kata dia.

Terkait hal tersebut, Puan juga memastikan kalau DPR RI sudah melakukan pembahasan di Komisi I DPR RI.

Kata dia, seharusnya perkara itu tidak terjadi, terlebih menyasar pada data pribadi masyarakat.

"Ini kan satu hal yang menurut kami di DPR sudah dibahas di Komisi I, hal yang harusnya tidak terjadi seperti ini," tandas Puan.

Menkominfo Budi Arie Setiadi hingga saat ini belum menunjuk Pelaksana Tugas alias Plt untuk mengisi kekosongan jabatan.

Tribun mencoba mengkonfirmasi Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, Usman Kansong untuk meminta keterangan terkait siapa sosok yang bakal menjabat Dirjen Aptika.

Namun dirinya tak merespon pertanyaan yang dimaksud.

Sementara itu Tim Hubungan Masyarakat Kominfo mengungkapkan bahwa pihaknya juga belum mendapatkan informasi detail terkait pejabat yang bakal jadi Plt Dirjen Aptika.

Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan soal desakan agar Menkominfo Budi Arie Setiadi mundur dari jabatannya.

Desakan mundur menyusul peretasan terhadap sistem pusat data nasional (PDN) yang hingga saat ini belum dapat dipulihkan sepenuhnya.

Menurut presiden, semua hal terkait peretasan PDN sudah dievaluasi, termasuk tuntutan agar Budi Arie mundur.

"Semuanya sudah dievaluasi," ujar Jokowi.

Kepala Negara juga menuturkan, peretasan terhadap sistem sudah dievaluasi secara keseluruhan.

Menurut presiden, peretasan terhadap sistem PDN tak boleh lagi terulang. Selain itu, Presiden Jokowi juga menekankan agar seluruh data nasional memiliki back-up.

"Ya sudah kita evaluasi semuanya. Yang paling penting semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi, di back up semua data nasional kita. Sehingga kalau ada kejadian kita tidak terkaget-kaget," tegasnya.

Mantan Gubernur Jakarta itu menambahkan, serangan terhadap PDN sebenarnya juga terjadi di negara-negara lain.

Sehingga bukan hanya di Indonesia saja peretasan dengan menggunakan ransomware terjadi. (Tribun Network/mat/riz/ism/wly)