Pilkada Lampung

Pemprov Lampung Siap Kolaborasi Dukung Suksesnya Pilkada 2024

Pemprov Lampung menyatakan siap kolaborasi penuh dukung suksesnya gelaran Pilkada 2024.

Penulis: Riyo Pratama | Editor: Reny Fitriani
Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama
Pj Gubernur Lampung, Samsudin, Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami dan ketua umum, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (Ketum AIPI) Pusat, Alfitra Salamm saat podcast di kantor Tribun Lampung. 

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi atau Pemprov Lampung siap kolaborasi penuh dukung suksesnya Pilkada 2024.

Hal itu disampaikan Pj Gubernur Lampung, Samsudin bersama ketua KPU Lampung, Erwan Bustami dan Ketum AIPI Pusat, Alfitra Salam saat podcast di studio Tribun Lampung, Selasa (16/7/2024) sore.

Samsudin mengatakan di Provinsi Lampung pelaksanaan Pemilu Febuari 2024 kemarin cukup baik dan diharapkan makin baik saat pelaksanaan Pilkada, 27 November 2024 mendatang.

"Berkaca pada Pemilu kemarin kita bersyukur bahwa partisipasi masyarakat untuk melaksanakan Pemilu cukup baik bahkan mencapai 79,5 persen ini merupakan modal bagi kita untuk menghadapi Pilkada mendatang," kata Samsudin.

Lebih lanjut dia mengatakan, dalam pelaksanaan Pemilu kemarin jumlah pelanggaran terbilang sedikit dibanding Provinsi lain.

"Bisa dikatakan pelanggaran hanya 62 laporan se-Lampung tentu ini sangat minim dibanding Provinsi lain, bahkan di Lampung termasuk tidak ada gugutan ketidak puasaan, artinya ini sudah menjadi modal Pilkada," ujarnya.

Menyambut Pilkada 2024 yang sudah masuk tahapan, Samsudin mengatakan Pemerintah Provinsi Lampung telah dan akan mendukung penuh semua yang menjadi kewajiban.

"Tentunya sebagai Pj Gubernur saya harus bisa melakukan kerjasama dan memastikan agar Pemilu ini berjalan dengan lancar, damai, harmonis dan seterusnya dan untuk meujudkan itu Pemerintah Provinsi Lampung telah bekerjasama bersama KPU, Bawaslu, TNI, Polri dan kami merangkul tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan semua elemen masyarakat, karena Pilkada ini merupakan hajat bersama bagi masyarakat Lampung," tuturnya.

Dikatakannya, suksesnya Pilkada merupakan keberhasilan masyarakat Lampung.

"Namun, jika Pilkada tidak berjlan sesuai harapan yang dirugikan juga masyarakat Lampung," ujarnya.

Pj Guburnur Lamping mengatakan ke depan pihaknya akan turut serta dalam mensosialisasikan Pilkada 2024.

"Hal itu guna memberi edukasi terhadap masyarakat arti penting dari Pilkada," ucapnya.

Terkait upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya golput di Pilkada 2024, Samsudin mengimbau masyarakat tidak golput dan jeli untuk menentukan sosok pemimpin 5 tahun ke depan.

"Seseorang yang melakukan golput tentu akan merugikan dirinya sendiri dan masyarakat banyak, dan jika hak pilih tidak digunakan dengan baik bisa saja calon yang tidak memiliki visi-misi dan calon yang punya trek record kurang baik bisa terpilih dan tentu akan merugikan daerah Lampung," kata dia

"Maka mari sukseskan pilkada dan gunakan hak pilih secara baik," sambungnya.

Sementara, Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami mengatakan pihaknya akan terus melakukan upaya agar partisipasi masyarakat meningkat di Pilkada 2024.

"Kami akan melakukan kerjasama dengan semua pihak stagholeder terutama pemerintah daerah Provinsi Lampung. Alhamdulillah Pemrov Lampung mensuport dan memfasilitasi seluruh kebutuhan Pilkada 2024," kata Erwan.

"Termasuk pemerintah daerah turut serta mensosialisasikan tahapan Pilkada 2024, dan sejauh ini tahapan KPU telah men-Coklit data pemilih yang telah mencapai 95 persen lebih, termasuk Bawaslu turut mengawasi dan melakukan Uji Petik," sambungnya.

Dia berharap Pilkada 2024 lebih baik dari tahapan Pemilu kemarin.

"Alhamdulillah Pemilu kemarin berlangsung lancar walaupun ada kendala tapi tidak banyak, harapannya di Pilkada bisa lebih baik bagus lagi," ujarnya.

Sementara, Ketua Umum AIPI Pusat, Alfitra Salamm mengatakan pihaknya melakukan upaya dalam menyukseskan Pilkada 2024.

"Fokus dari AIPI ini sebenarnya lebih kepada pendidikan politik, karena sejauh ini KPU dan Bawaslu tidak memiliki desain pendidikan politik. Seperti terjadinya golput ini karena pendidikan politik yang belum jelas. Saya berpikir kita bisa membuat UU untuk masyarakat wajib memilih," kata Alfitra.

Selanjutnya dia berharap agar penyelenggara Pemilu konsen terhadap tim Adhoc tingkat kecamatan hingga kelurahan.

"Karena terkadang tim adhok tingkat kecamatan dan kelurahan tidak terpantau sehingga menciderai Pilkada, maka harapannya masyarakat turut mengawasi kinerja penyelenggara Pemilu," tuturnya.

Dia mengatakan dengan kekuatan masyarakat maka demokrasi akan lebih baik.

"Sekarang ini ada pilar baru dalam Demokrasi yakni masyarakat yang disebut netizen, di atas langit masih ada netizen, dengan kekuatan netizen ini bisa mengawasi persoalan yang ada," pungkasnya.

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)

Sumber: Tribun Lampung
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved