Tujuan Sjachroedin ZP Menggagas Pembangunan Kantor Pemprov Lampung di Kota Baru

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Gubernur Lampung periode 2004-2008 dan 2009-2014, Sjachroedin ZP, mengungkap tujuannya dulu menggagas pembangunan kantor pemerintahan di kawasan Kota Baru, Lampung Selatan.

Satu di antara tujuan Sjachroedin ZP yakni untuk mengatasi kepadatan di pusat kota Bandar Lampung, yang sudah terjadi beberapa tahun belakangan ini.

Diketahui, Pemerintah Provinsi Lampung berencana menggelar upacara peringatan HUT ke-79 RI pada 17 Agustus 2024 di Kota Baru, Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan.

Rencana itu merupakan ide Pj Gubernur Lampung Samsudin. Ia sendiri telah meninjau lokasi tersebut, pada Rabu (10/7/2024).

Kota Baru menjadi lokasi di mana kantor Gubernur Lampung yang baru telah terbangun.

Sayangnya, setelah era Gubernur Sjachroedin ZP, pembangunan kantor yang menghabiskan anggaran Rp 314 miliar itu, tidak berlanjut dan kini mangkrak.

Mantan Gubernur Lampung Sjachroedin ZP mengungkap cerita di balik gagasannya membangun kompleks kantor di Kota Baru, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan.

Dia menyebut Kota Bandar Lampung sudah terlalu padat.

Sjachroedin mengaku saat itu menginginkan pembangunan kompleks kantor Pemprov Lampung di Kota Baru dengan beberapa tujuan, yakni untuk pemerataan pembangunan, penyebaran penduduk, mengurai kemacetan, serta meningkatkan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi.

"Kita tanya dulu, apa sih tujuan membangun Kota Baru? Pertama, untuk penyebaran penduduk, karena Kota Bandar Lampung ini perlu ditata, enggak mungkin hanya mengutak-atik seputar kota yang ada sekarang," ujar Sjachroedin kepada Tribun Lampung, Kamis (18/7/2024).

Gubernur Lampung periode 2004-2008 dan 2009-2014 ini menjelaskan, kala itu ia mengetahui Pemprov Lampung memilik lahan seluas 1.300 hektare lebih yang menganggur.

Menurut dia, sangat disayangkan jika lahan itu tidak dimanfaatkan dengan maksimal.

"Kan sayang kalau tidak dimanfaatkan. Sementara kantor gubernur, kejaksaan, dan kantor pemerintahan lain terkumpul," ucap purnawirawan Polri dengan tiga bintang di pundak ini.

Dia mencontohkan sejumlah jalan protokol di Bandar Lampung yang saat ini sudah terlalu padat dan kerap mengalami kemacetan.

Selain itu, tata kota di Bandar Lampung perlu diperbaiki dengan memaksimalkan potensi yang ada.

"Bandar Lampung sudah terlalu padat. Lihat saja Jalan ZA Pagar Alam menuju bandara sudah macet parah. Selain itu, masa jalan utama menuju bandara isinya dipadati beberapa universitas. Jadi dari segi penataan sudah enggak benar," ucap Sjachroedin.

"Coba kalau seandainya di wilayah Negeri Sakti (Pesawaran) ada universitas, di daerah Natar (Lampung Selatan), maka penyebaran penduduk dan pertumbuhan ekonomi akan merata," tambahnya.

Menurut Sjachroedin, pembangunan Kota Baru saat itu bukanlah ambisinya seorang.

"Ide memang dari saya. Tapi itu juga atas persetujuan DPRD, dan saya juga melibatkan banyak ahli dari seperti ITB," ucap mantan Dubes Indonesia untuk Kroasia itu.

Dia mengatakan, saat ini dampak pembangunan wilayah Kota Baru sendiri sudah terlihat dan bisa dinikmati oleh masyarakat.

"Sekarang contohnya Polda Lampung setelah pindah di Itera bisa dilihat sendiri bagaimana perkembangan wilayah sana. Satu Polda saja pindah sudah terasa perubahannya. Apalagi kalau kantor gubernur, kejaksaan juga dipindah, apa enggak hebat," tutur Sjachroedin.

"Dampaknya nanti untuk penyebaran penduduk lebih merata. Kedua, untuk pelayanan lebih baik. Lalu untuk pertumbuhan ekonomi juga. Sekarang kita lihat harga tanah di Kota Baru sudah naik berapa," pungkasnya.

Alih Fungsi

Wilayah Kota Baru yang awalnya dipersiapkan menjadi kompleks Kantor Gubernur dan DPRD Lampung ternyata bakal dialihfungsikan sebagai Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

Pemerintah Provinsi Lampung sendiri berencana menggelar upacara peringatan HUT Ke-79 RI pada 17 Agustus 2024 di Kota Baru, Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan.

Rencana itu merupakan ide Pj Gubernur Lampung Samsudin. Ia sendiri telah meninjau lokasi tersebut, Rabu (10/7) lalu.

Saat dikonfirmasi, Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay mengaku sangat mendukung rencana Pemprov Lampung melaksanakan upacara 17 Agustus 2024 di Kota Baru.

Menurut dia, ide Pj Gubernur Lampung Samsudin untuk menggelar upacara HUT RI di Kota Baru sangat bagus.

“Jadi kalau dengan adanya rencana Pemprov Lampung bahwa upacara HUT Kemerdekaan RI 2024 ini di Kota Baru, kami selaku DPRD men-support,” ujar Mingrum, Rabu (17/7).

Dikatakannya, wilayah Kota Baru yang mulanya dipersiapkan menjadi kompleks Kantor Gubernur dan DPRD Lampung ini memang akan dialihfungsikan sebagai Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

“Di era Pak Pj sekarang ini Kota Baru direncanakan akan dibuat Pusat Pendidikan dan Pelatihan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung. Ini menggunakan bangunan yang awalnya dipersiapkan untuk Kantor Gubernur dan Kantor DPR,” ujarnya.

Menurutnya, Pemprov Lampung tengah memanfaatkan aset yang ada untuk mengembangkan wilayah tersebut. Dia berharap wilayah tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

“Yakin aja itu bisa berfungsi layak sebagaimana yang diharapkan. Sekarang ini sudah dipersiapkan,” tutupnya.

Mangkrak

Lalu bagaimana kondisi kompleks kantor Pemprov Lampung di Kota Baru saat ini?

Dari pantauan Tribun Lampung, Rabu (17/7), kompleks kantor Pemprov Lampung di Kota Baru berjarak sekitar 18 kilometer dari perbatasan Kota Bandar Lampung.

Jarak tersebut bisa ditempuh selama 20-30 menit menggunakan kendaraan roda dua.

Kondisi jalan dari perbatasan kampus Itera menuju Kota Baru sebagian sudah dicor beton sepanjang sekitar 14 kilometer. Sementara sisanya sudah diaspal.

Namun, kondisinya cukup rusak dan berlubang. Bahkan, terdapat sebagian jalan yang rusak parah dengan lubang yang menutupi seluruh badan jalan.

Sesampainya di Kota Baru, terlihat area tersebut dipenuhi pohon singkong yang ditanam warga.

Kebun singkong tersebut hampir memenuhi seluruh area kompleks kantor Pemprov Lampung Lampung.

Begitu pula kondisi tiga calon lokasi upacara HUT RI. Banyak pohon singkong yang ditanam oleh warga sekitar.

Di halaman kantor Gubernur Lampung, terlihat tanaman singkong sudah mulai tumbuh, bahkan menutupi jalan menuju lokasi tersebut.

Ditambah lagi semak belukar yang sudah menyelimuti seluruh bagian gedung.

Penampakan serupa juga terlihat di bundaran kompleks kantor Pemprov Lampung yang tak jauh dari gedung DPRD dan masjid. Kedua gedung itu tampak tak terawat.

Sedangkan lokasi ketiga di halaman RSUD Bandar Negara Husada, kondisinya juga penuh tanaman singkong.

Namun, tanaman singkong di lokasi itu diperkirakan baru berusia satu bulan. Lokasi ini juga yang paling dekat dengan titik keramaian lantaran tak jauh dari RSUD BNH dan kompleks rumah susun pegawai.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribun Lampung, lokasi ini yang paling potensial untuk dijadikan tempat upacara.

Halaman RSUD BNH sendiri diperkirakan akan dijadikan kantong parkir dan tempat peristirahatan bagi tamu VIP saat upacara 17 Agustus nanti.

Sedangkan rusun pegawai diperkirakan menjadi tempat penginapan bagi anggota Paskibraka.

Sebagai informasi, kompleks kantor Pemprov Lampung di Kota Baru dibangun sejak era Gubernur Lampung Sjachroedin ZP. Kompleks itu berdiri di atas lahan seluas 1.308 hektare.

Namun, pembangunan terhenti saat M Ridho Ficardo menjabat gubernur. Begitu pula ketika Gubernur Lampung dijabat Arinal Djunaidi. Artinya, selama 10 tahun terakhir tidak ada pembangunan sama sekali di sana.

Saat ini, kompleks kantor yang menelan anggaran sekitar Rp 314 miliar itu mangkrak. Bangunan yang sudah berdiri di kawasan tersebut adalah Masjid Agung, gedung DPRD Lampung, kantor Gubernur Lampung, dan RSUD BNH.

Survei Lokasi

Pemprov Lampung telah melakukan survei ke tiga lokasi yang akan dipilih sebagai tempat upacara peringatan HUT RI di kompleks Kota Baru, Rabu (17/7).

Kadiskominfotik Lampung Achmad Saefulloh mengatakan, ketiga lokasi itu adalah halaman depan Kantor Gubernur Lampung, Bundaran Kantor Gubernur, dan halaman depan Rumah Sakit Bandar Negara Husada.

"Ada 12 perwakilan instansi yang melakukan survei, di antaranya Kasatpol PP, Kadis BMBK, Direktur RSBNH, Sekretaris Dishub, Kabid Dinas PKPCK, Kabag Biro Umum, Kasubbag Protokol, Kabid Kesbangpol, Kabid BPKAD, staf Dinas Kominfo, dan perwakilan TNI," ungkap Saefulloh.

Saefulloh melanjutkan, survei tersebut dilakukan untuk meninjau kelayakan lokasi yang akan dijadikan tempat upacara.

"Untuk meninjau kelayakan tempat upacara, kantong parkir dan lalu lintas, tempat transit pimpinan, lokasi penginapan Paskibraka, dan ruang zoom meeting," kata dia.

Saefulloh mengatakan, pihaknya akan mengadakan rapat untuk menentukan lokasi upacara.

"Setelah survei ini, selanjutnya akan dilakukan rapat yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Pj Gubernur," kata Saefulloh lagi.

Sementara Kasat Pol PP Lampung Zulkarnain membenarkan pihaknya telah melihat tiga calon lokasi upacara HUT RI di Kota Baru.

"Iya, kami hari ini (kemarin) survei ke Kota Baru sejak sejam sembilan sampai jam satu tadi. Ada tiga lokasi yang disurvei. Semua di area dekat kompleks kantor gubernur," kata Zulkarnain.

Warga Senang

Warga mengaku senang saat mengetahui Pemprov Lampung akan mengadakan upacara HUT RI di kompleks Kota Baru. Warga bernama Saiful (46) tak menyangka upacara pada 17 Agustus dilaksanakan di Kota Baru.

"Saya malah baru tahu. kalau memang bener, baguslah," ujar Saiful, Rabu (17/7).

Menurut Saiful, warga sangat menginginkan kompleks kantor Kota Baru bukan hanya hanya dijadikan ajang pencitraan.

"Kalau bisa jangan cuma pencitraan aja, habis itu ditinggalin lagi. Saya sih pengennya dilanjutin lagi pembangunannya," kata dia.

Pria yang berprofesi sebagai petani singkong itu tak mempermasalahkan lahan garapannya dipakai. Apalagi tanah tersebut memang milik negara.

"Perjanjiannya memang harus siap kalau mau dipakai, karena (lahan) ini memang punya pemerintah. Tapi kalau bisa, kami mohon pengertiannya," tambahnya.

( TRIBUNLAMPUNG.CO.ID / HURRI AGUSTO / AGUSTINA SURYATI )