Pesisir Barat Launching Sentra Gakkumdu Pilkada 2024

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Koordinator penyidik Gakkumdu Provinsi Lampung AKBP Wahyudi Sabhara ingatkan potensi pelanggaran dalam tahapan Pilkada 2024.

Hal tersebut diungkapkannya pada saat menyampaikan sambutan Launching Sentra Gakkumdu Pesisir Barat di Hotel Sartika, Kecamatan Pesisir Tengah, Selasa (6/8/2024).

"Tidak lama lagi akan masuk dalam tahapan pendaftaran calon kepala daerah, pada tahapan ini agar dipastikan tidak ada pemalsuan pemuktahiran data, seperti pemalsuan ijazah calon," ungkapnya.

Selain itu potensi pemalsuan data pemilih juga harus di waspadai, mulai dari pemalsuan KTP dan Kartu Keluarga.

Untuk itu penting kolaborasi antara lembaga Bawaslu dan KPU dalam tahapan pemuktahiran data tersebut.

Selanjutnya, ia juga mengingatkan penyelenggara pemilu agar mewaspadai potensi terjadinya many politik pada Pilkada 2024.

"Sehingga diharapkan tidak ada lagi nanti kepala daerah yang menang karena many politik, semua diharapkan benar-benar berdasarkan pilihan rakyat,"ucapnya.

Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, Gistiawan mengatakan, tahapan Pilkada yang paling krusial yakni pada saat tahapan kampanye.

Untuk itu, ia mengingatkan agar pejabat negara ASN, TNI dan Polri maupun Kepala Desa agar bersikap netral

"Pejabat negara baik ASN, TNI, Polri maupun Kepala Desa dilarang membuat keputusan dan putusan untuk mendukung atau tidak mendukung salah satu calon,"ungkapnya.

Kemudian terkait dengan politik uang jika terbukti yang diberikan sanksi bukan hanya pemberi tetapi juga penerima.

"Kita berharap Pilkada 2024 ini bisa berjalan dengan jujur,adil dan berintegritas,"pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, jelang pendaftaran calon kepala daerah, Badan pengawas pemilu (Bawaslu) Pesisir Barat Lampung launching Sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) di Hotel Sartika, Kecamatan Pesisir Tengah, Selasa (6/8/2024).

Peluncuran Sentra Gakkumdu tersebut secara resmi ditandai dengan pukulan alat musik cetik bersama-sama antara Bawaslu, Kejaksaan, kepolisian dan Forkopimda Pesisir Barat.

Ketua Bawaslu Pesisir Barat, Abd Kodrat dalam sambutannya mengatakan, pembentukan Gakkumdu ini untuk menangani pelanggaran Pemilu.