Berita Lampung
40 Persen Warga Pesawaran Tak Bayar Pajak Tahun 2023
Sebanyak 40 persen warga Kabupaten Pesawaran Lampung tak taat membayar pajak di tahun 2023.
Penulis: Oky Indra Jaya | Editor: Indra Simanjuntak
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Sebanyak 40 persen warga Kabupaten Pesawaran Lampung tak taat membayar pajak di tahun 2023.
Kepala Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Pesawaran Dimas Aditya menjelaskan, 40 persen warga Pesawaran yang belum sadar bayar pajak tersebut pada kendaraan roda dua dan empat.
Banyaknya warga Pesawaran yang tak taat pajak itu disebabkan karena rendahnya kesadaran dan pemahaman warga akan administrasi perpajakan.
Dia mengatakan berdasatkan data Samsat Kabupaten Pesawaran tahun 2023 sebanyak 34.476 ribu kendaran baik roda empat maupun roda dua yang mati pajak.
Dimas menerangkan, pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan ketataatan membayar pajak.
“Kami sudah melakukan sosialisasi itu sejak 2022 lalu dengan program door to door bagi namanya yang masuk ke dalam pemilik kendaraan,” jelasnya, Rabu (7/8/2024).
Untuk menyadarkan masyarakat agar taat pajak, akhir tahun Samsat Kabupaten Pesawaran selalu melakukan verifikasi data taat pajak.
“Kami melakukan razia di jalan berkerja sama dengan satlantas Polres Pesawaran dan Bappeda,” jawabnya.
Dalam operasi tersebut apa bila terdapat masyarakat yang tidak taat pajak maka akan membuatkan surat perjanjian untuk melakukan pembayaran pajak,pembayaran bisa melalui aplikasi Signal korlantas.
Pada program door to door ke rumah warga, pihaknya telah membentuk tim.
Petugas nantinya akan mendatangi dan menagih pajak kendaraan ke rumah-rumah wajib pajak yang tersebar di 11 kecamatan di Kabupaten Pesawaran.
“Semoga pada program yang telah berjalan ini dapat menyelesaikan tunggalannya yang di tahun 2023 lalu,” pungkasnya.
(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID)
| Ancaman El Nino Godzilla, Petani Lampung Diminta Mulai Tata Penggunaan Air |
|
|---|
| Gegara Temuan BPK, Seluruh Camat di Bandar Lampung Dipanggil DPRD |
|
|---|
| Penanganan Karhutla Dinilai Masih Reaktif, Pemerintah Diminta Perkuat Pencegahan |
|
|---|
| Buntut Sengketa Program Makan Bergizi Gratis, RS Mitra Mulia Husada Digugat Rp 1,6 Miliar |
|
|---|
| Harga Plastik Melambung, Perajin Tahu-Tempe di Bandar Lampung Mulai Beralih ke Kemasan Daun |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/lampung/foto/bank/originals/Kepala-Samsat-Pesawaran-Dimas-Aditya.jpg)