Airlangga Disebut Beri 'Kendaraan' ke Gibran, Pengamat: Jokowi Kok Ga Terima Kasih?

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi disebut seharusnya berterima kasih kepada Airlangga Hartarto yang telah memberikan 'kendaraan' ke putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka.

Hal tersebut disampaikan Guru Besar Riset di Pusat Penelitian Politik LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) Prof Ikrar Nusa Bhakti saat wawancara dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra di Gedung Tribun Palmerah, Jakarta, Senin (12/8/2024) malam.

Menurut Prof Ikrar, mundurnya Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar adalah untuk memuluskan langkah Gibran Rakabuming menjadi Ketua Umum.

"Jokowi kok nggak terima kasih sama Airlangga Hartarto yang sudah ngasih 'kendaraan khusus' buat Gibran," kata Prof Ikrar.

Ikrar melihat Airlangga Hartarto akhirnya juga menjadi orang yang seperti habis manis sepah dibuang, khususnya bagi Jokowi.

Publik, menurutnya, harus melihat potret ini bahwa Jokowi benar-benar Machiavelli from Java, seperti yang dikatakan oleh Sukidi.

"Bukan kata saya. Sukidi kan berapa kali menulis di majalah Tempo ataupun di Koran Kompas."

"Bahwa ini ada Machiavelli from Java, dan juga orang yang lupa apa istilahnya itu, asal-usulnya, seperti yang juga saya tulis waktu itu, kekuasaan itu memanggil lupa. Dan ini yang terjadi dengan Jokowi," tukasnya.

Prof Ikrar mengetahui bahwa bukan hanya Airlangga Hartarto saja yang akan diajukan kasus-kasus hukumnya.

Termasuk juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Bagi Ikrar, Zulkifli Hasan merupakan ketua partai politik yang boleh dikatakan menggebu-gebu menegakkan apa yang disebut dengan Koalisi Indonesia Maju.

"Menjilat-jilat Jokowi, dan kemudian juga Anda tahu, yang kemudian juga memiliki ide untuk membangun Koalisi Indonesia Maju Plus."

" Tapi ternyata bukan mustahil. Ini juga akan kemudian diajukan kembali kasus-kasus hukumnya," tuturnya.

"Baik sekarang ketika dia menjadi Menteri Perdagangan, atau dulu ketika dia menjadi Menteri yang terkait juga persoalan kayu ataupun lahan," tambah Ikrar.

Mantan Dubes RI untuk Tunisia ini juga sudah mendengar nama Khofifah Indar Parawansa yang kemungkinan kasus lamanya diungkit kembali.