Bea dan Cukai Sumbagbar NIlai Kinerja APBN Lampung Terjaga Baik

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat (Sumbagbar) menilai kinerja APBN Lampung pada triwulan II hingga 31 Juli 2024 terjaga dengan baik. 

Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat, Estty Purwadiani Hidayatie mengatakan, APBN Lampung saat ini terus berperan menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.

Hal itu disampaikan Estty Purwadiani Hidayatie saat Press Release APBN KiTA di Kanwil Bea dan Cukai Sumbagbar, Bandar Lampung, Kamis (22/8/2024).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Kanwil DJPb Lampung, M. Dody Fachrudin, Plt Kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu, Raden Hariyadi Murti Kurniawan serta Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Rosmauli yang hadir melalui zoom.

Estty Purwadiani Hidayatie mengatakan, meski masih dibayangi tantangan ekonomi global, APBN Lampung terus berperan menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi pada Triwulan II 2024.

"Kinerja ekonomi Lampung mampu tetap resilien, dengan pertumbuhan sebesar 4,80 persen year-on-year (yoy) pada Triwulan ll 2024, menguat dibandingkan Triwulan ll 2023 tercatat sebesar 4,00 persen (yoy)," Ujar Estty dalam paparannya, Kamis (22/8/2024).

Menurut Estty, Kinerja APBN Lampung hingga Juli 2024 tetap pada jalurnya, dengan Belanja Negara yang tumbuh akseleratif dengan menjaga kualitasnya.

Selain itu, kata Estty, upaya mitigasi risiko terhadap penerimaan negara akibat ketidakpastian global terus dilakukan.

"Peran APBN terus dioptimalkan sebagai shock absorber untuk melindungi masyarakat dan menjaga kestabilan perekonomian di Lampung," jelasnya.

Sementara Kepala Kanwil Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Lampung, M. Dody Fachrudin menambahkan, bahwa hingga 31 Juli 2024 realisasi pendapatan negara mencapai Rp 5,79 triliun atau 51,71 persen dari target dan tumbuh 0,29 persen (yoy). 

"Pertumbuhan ini terutama berasal dari pertumbuhan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 4,06 persen (yoy) yang banyak berasal dari pelayanan Badan Layanan Umum (BLU),"

"Komponen Pendapatan Negara lainnya yang bertumbuh adalah Pajak Penghasilan (PPh), Bea Masuk, Cukai, dan Pajak Lainnya masing-masing sebesar 8 persen, 41,13 persen, 1.429,65 persen, dan 34,85 persen (yoy)," terangnya.

Namun, kata Dody, Bea Keluar, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mengalami kontraksi imbas risiko dan ketidakpastian global.

Sedangkan untuk realisasi belanja negara, Dody menjelaskan, bahwa hingga Triwulan II 2024 terealisasi sebesar Rp 18,72 triliun atau 57,43 persen dari pagu dan tumbuh 6,25 persen (yoy).

"Komponen pendukung pertumbuhan ini adalah akselerasi penyerapan anggaran Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp 5,51 triliun, mencatat pertumbuhan 19,52 persen (yoy), dengan pertumbuhan double digit pada komponen Belanja Pegawai dan Belanja Barang yang masing-masing tumbuh 16,42 persen dan 29,77 persen (yoy)," jelasnya.

Lebih jauh dijelaskan bahwa untuk realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) komposisi distribusi terbesar berurutan pada Fungsi Pendidikan 24,01 persen.

Kemudian fungsi Ketertiban dan Keamanan 23,86 persen, Fungsi Pelayanan Umum 17,81 persen, Fungsi Ekonomi 15,34 persen, dan Fungsi Pertahanan 8,76 persen. 

"Realisasi BPP yang manfaatnya langsung menyentuh masyarakat antara lain Fungsi Pendidikan melalui Kartu lndonesia Pintar Kuliah diterima 6.298 mahasiswa dan Bantuan Operasional Sekolah diterima 53.837 siswa," bebernya.

Kemudian Fungsi Kesehatan melalui pendampingan 1.000 Hari Pertama Kehidupan pada 131.650 keluarga dengan balita dan Bantuan Pangan dan Gizi pada 1.700 keluarga.

Lalu Fungsi Ekonomi melalui program pelatihan sistem jaminan mutu pada 330 nelayan dan pendampingan kewirausahaan pada 199 industri kecil..

Adapun realisasi Belanja Negara dalam komponen Transfer ke Daerah (TKD) telah terealisasi sebesar Rp 13,20 triliun atau 59,23 persen dari pagu, tumbuh 1,54 persen (yoy).

"Pertumbuhan ini didukung reallsasi positif Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Desa, dan lnsentif Fiskal masing-masing tumbuh 9.23 persen, 0,84 persen, 23,19 persen, dan 53,96 persen," 

"Realisasi Dana Desa dapat tersalur baik, sebesar Rp 1.714,53 miliar 75,63 persen dari pagu sampai dengan 31 Juli 2024, berkat adanya redesign penyaluran dan peningkatan kepatuhan oleh pemerintah daerah dan desa," pungkasnya.

(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID)