Batal Ikut Pilkada 2024, Anies Baswedan Bakal Dirikan Partai Politik Baru

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Usai dipastikan batal mengikuti kontestasi Pilkada 2024 serentak, Anies Baswedan disebut-sebut akan mendirikan organisasi masyarakat atau ormas hingga partai politik alias parpol baru.

Anies Baswedan menyebut, jika ia banyak mendapat usulan untuk mendirikan satu parpol baru.

Diketahui, Anies Baswedan digadang-gadang bakal maju di Pilkada Jakarta 2024 melalui PDIP. Namun secara dramastis PDIP batal mengusung Anies di Pilkada Jakarta.

Kemudian, ramai beredar jika PDIP bakal mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jawa Barat 2024.

Namun kembali, di detik-detik akhir justru PDIP mengumumkan tidak mengusung Anies dan justru mendaftarkan Jeje Wiradinata dan Ronal Supradja untuk Pilkada Jawa Barat 2024.

Anies Baswedan pun mengatakan mendapat banyak usulan agar membuat partai politik baru usai batal maju dalam Pilkada 2024.

Hal ini setelah dirinya menyinggung jika partai politik sudah tersandera oleh kekuasaan sehingga dirinya belum memutuskan untuk masuk ke dalamnya.

"Nah gini kalau masuk partai pertanyaanya partai mana yang sekarang tidak tersandera kekuasaan, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam agar beresiko juga bagi yang mengusulkan jadi ini adalah sebuah kenyataan," kata Anies dalam keterangannya melalui video seperti dikutip, Jumat (30/8/2024).

Mantan menteri pendidikan ini juga mengatakan jika banyak masukan yang menginginkannya untuk membuat partai politik.

Adapun Anies Baswedan tak menampik jika memang diperlukannya dibentuk sebuah partai atau organisasi masyarakat (ormas) baru.

"Apakah lalu akan membuat partai politik baru, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan. Yang sekarang makin hari makin terasa besar dan itu jadi sebuah kekuatan diperlukan jadi gerakan maka membangun ormas atau membangun partai baru mungkin itu jalan yang akan kami tempuh," ucapnya.

Untuk itu, Anies menyebut kemungkinan terbentuknya partai baru akan terealisasi dengan melihat banyaknya semangat untuk memulihkan demokrasi di Indonesia.

"Kita lihat sama sama ke depan semoga tdk terlalu lama lagii kita bisa mewujudkan langkah langkah kongkrit untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin besar menginginkan demokrasi yang setara yabg lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy dan gagasan," tuturnya.

Batal Maju Pilkada

Seperti diketahui, nama Anies Baswedan kerap terdengar dan digadang-gadang akan maju dalam Pilkada 2024.

Pertama, Anies disebut-sebut akan maju dalam Pilgub Jakarta dengan didampingi oleh Rano Karno sebagai wakilnya dengan diusung oleh PDI Perjuangan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang mengatur ambang batas syarat pencalonan Pilkada. 

Namun, hal ini tidak terwujud karena PDI Perjuangan akhirnya memilih Pramono Anung sebagai Bacagub Jakarta.

Setelahnya, nama Anies kembali terdengar akan dicalonkan untuk Pilgub Jawa Barat dari PDI Perjuangan.

Tetapi, Anies memutuskan untuk tidak menerima pinangan tersebut karena tidak ada aspirasi masyarakat di Jawa Barat yang menginginkannya maju menjadi pimpinan di Jawa Barat.

Bantah Minta Sumbangan

Di sisi lain, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklarifikasi kabar terkait beredarnya surat edaran untuk pendaftaran, QR Code, bahkan nomor rekening yang mengkoordinir pembentukan ormas atau partai.

Seperti diketahui Anies Baswedan dalam unggahannya pada Jumat (30/8/2024) menyebut bahwa dirinya kemungkinan akan membentuk ormas atau partai baru jika itu diperlukan.

“Ini singkat aja ya, beberapa waktu ini beredar ada formulir, ada QR Code, ada nomor rekening, ada yang diminta menyumbang, mendaftar, ada terkait partai dan ormas,” ucap Anies dalam unggahan terbarunya, Sabtu (31/8/2024).

Anies menegaskan, semua edaran tersebut bukan berasal dari pihaknya dan meminta masyarakat agar waspada meskooun dirinya tetap mengapresiasi antusiasme masyarakat menyambut gagasannya membentuk ormas dan partai baru

“Saya ingin tegaskan itu semua bukan dari saya, kami tidak pernah mengedarkan apapun juga,” tegasnya

“Kami paham antusias itu luar biasa besar tapi harap hati-hati dan kritis karena sampai hari ini, Sabtu 30 Agustus 2024 belum ada formulir dan edaran apapun,” tandasnya.

'Mulyono' Biang Kerok

Diketahui, sebelumnya Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono membeberkan alasan PDIP batal mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar.

Ono awalnya menceritakan bahwa penawaran untuk Anies dari PDIP sudah berjalan lancar.

Namun, ada peran "Mulyono" dan gengnya yang beroperasi menggagalkan pencalonan Anies Baswedan.

"Kenapa gagal? Kami menghadapi tantangan yang sangat besar, tangan-tangan yang tidak menyetujui pak Anies didukung PDIP. Ya, Mulyono dan Geng. Tulis saja Mulyono," kata Ono kepada wartawan, Jumat.

Adapun belakangan sosok bernama Mulyono itu disebut-sebut adalah nama kecil Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ono mengaku memang Anies asli dari Kuningan dan punya track record bagus dalam membangun Jakarta.

Namun, langkah PDIP mengusung Anies batal begitu saja di last minutes.

"Jadi saya yakin bisa jadi sosok untuk membangun Jawa Barat, tapi kekuatan besar itu membuat pak Anies tidak jadi diusung PDIP," sambung Ono.

Ono juga mengaku bahwa tiga hari yang lalu, Anies bersedia diusung oleh PDIP di Jawa Barat, tapi langkahnya dihambat.

"Tidak secara spesifik saya sampaikan, tapi kan sudah kita bisa lihat lah Pak Anies dijegal di DKI, ini juga terjadi di Jawa Barat."

"Teman-teman bisa menafsirkan sendiri ya bentuknya seperti apa," tutur Ono.

Ono yang gemas pun lantas menitipkan pesan untuk sosok 'Mulyono' melalui media.

"Pak Mulyono, tidak usah cawe-cawe lagi di Pilkada, biarkan rakyat bisa mempunyai pilihan sesuai dengan hati nuraninya."

"Hingga terpilih pemimpin yang terbaik untuk Indonesia, provinsi dan kabupaten kota di seluruh Indonesia," pungkas Ono.

Tidak berselang lama, PDIP pun sempat memberikan klarifikasi soal tuduhan adanya campur tangan sosok bernama Mulyono dalam gagalnya pencalonan Anies Baswedan dalam Pilkada 2024.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Deddy Yevri Sitorus menegaskan bahwa batalnya PDIP mengusung Anies di Pilkada khususnya Jakarta 2024 itu karena kehendak Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, bukan karena sosok "Mulyono".

Hal itu disampaikan Deddy lantaran rekan separtainya, Ono Surono-lah yang melemparkan tuduhan tersebut.

Ia memastikan tidak ada intervensi dari Presiden Jokowi, yang nama masa kecilnya adalah Mulyono itu.

"Jadi saya tidak melihat gimana ada Mulyono-Mulyonoan itu, karena itu Mas Pramono Anung kan ditanya, 'Kamu mau enggak berjuang, ini permintaan teman-teman kader?' dan itu perintah langsung Bu Mega dan Mas Pramono Anung mengatakan, 'Saya siap kalau ditugaskan'," beber anggota DPR RI ini.

Deddy mengakui, di internal partainya terjadi dinamika menjelang pendaftaran pasangan calon kepala daerah, terutama di Jakarta.

"Bahwa dinamika yang terjadi realnya, bukan omongan orang, adalah karena ada keinginan yang kuat," kata Deddy ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jumat (30/8/2024) sore dikutip dari Kompas.com.

Deddy mengatakan memang ada keinginan dari pengurus daerah mengusung Anies Baswedan.

Tapi di sisi lain, PDI-P juga ingin memajukan kadernya sendiri.

"Di satu sisi DPD (PDI-P) DKI, pengurus provinsi kita DKI, itu sangat ingin untuk mengusung Mas Anies, karena dianggap sudah paham situasi Jakarta dan Pilpres kemarin, suaranya juga cukup bagus."

"Di sisi lain, ada juga keinginan yang sangat kuat, karena ini ibu kota, maka perlu kader dimajukan untuk membuktikan bahwa kita memang punya proses kaderisasi yang bagus," jelas Deddy.

Pada akhirnya, dari dinamika tersebut, diputuskan bahwa PDI-P mengusung kader internal pada Pilkada Jakarta, yakni Pramono Anung-Rano Karno.

Pramono bahkan ditugaskan langsung oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri untuk maju Pilkada Jakarta sebagai bakal calon gubernur.

( Tribunlampung.co.id / Tribunnews.com )