Rencana Pramono Anung Temui Anies Baswedan Sebelum Pilkada Jakarta 2024 Dimulai

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku sudah meminta waktu mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan untuk bertemu.

Diketahui, Pramono Anung dan Rano Karno bersafari mengunjungi mantan Gubernur DKI Jakarta.

Pramono Anung dan Rano Karno berencana menemui Anies Baswedan sebelum perhelatan Pilkada Jakarta 2024.

"Sudah minta kepada Mas Anies dalam waktu dekat bisa menerima kami," kata Pramono kepada wartawan, Sabtu (7/9/2024).

Pramono mengaku sudah berkunjung dan silaturahmi dengan para Gubernur Jakarta sebelumnya, seperti Fauzi Bowo, Sutiyoso, dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok

"Secara pribadi karena saya sudah berkunjung dan mengunjungi dan bersilaturahmi dengan Bang Foke setelah itu Bang Yos, baru Pak Ahok," ucapnya.

Setelah nanti bertemu dengan Anies, Pramono juga berencana untuk menjadwalkan pertemuan dengan Pj Gubernur Jakarta Heru Budi

Menurutnya, pertemuan-pertemuan tersebut merupakan silaturahmi yang harus dilakukan.

"Bagian dari silaturahmi yang mesti dilakukan," ucapnya.

Juru Bicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid memberikan isyarat agar pendukung Anies atau yang biasa disebut 'Anak Abah' bisa mendukung Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024.

Hal ini merespons Tim Pemenangan Pramono-Rano yang berencana mendekati Anak Abah untuk mendukung jagoan mereka di Pilkada.

Sahrin mengatakan, Anies dan PDIP sebagai partai pengusung Pramono-Rano memiliki hubungan yang baik jauh hari sebelum Pilkada 2024.

"Persamaan cita-cita perjuangan antara Anies Baswedan dan PDIP yang berbasis kepentingan rakyat kecil dan kaum yang lemah, menjadi jembatan yang efektif untuk dapat menjangkau para pendukungnya," kata Sahrin, kepada Tribunnews.com, Sabtu (7/9/2024).

Menurutnya, ada beberapa pekerjaan rumah (PR) penting yang telah dilaksanakan Anies ketika menjadi gubernur yang patut untuk dilanjutkan.

"Misalnya saja PR di Kampung Bayam dan kampung lainnya, PR program-program warga yang oleh Pj Gubernur dipotong dan dihilangkan, begitu pula untuk Pajak Bumi dan Bangunan. Dan tentunya masih banyak agenda lainnya," ujar Sahrin.