Dilantik Jadi Mensos, Gus Ipul Teringat Gus Dur

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Saifullah Yusuf atau Gus Ipul telah resmi dilantik sebagai Menteri Sosial. Ia menggantikan Tri Rismaharini atau Risma yang mundur karena maju di Pilkada Jawa Timur. 

Pelantikan dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (11/9/2024). Ketika serah terima jabatan dengan Muhadjir Effendy di Gedung Aneka Bakti Kemensos, Jakarta, Gus Ipul sempat mengeluarkan guyonan atau lawakan.

Menurutnya, terakhir kali ke kantor Kemensos saat KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjabat sebagai Presiden RI. "Saya senang sekali masuk ke gedung Kementerian Sosial ini. Dulu saya ingat waktu mau dibubarkan Gus Dur itu saya datang ke sini," ujar Gus Ipul.

Setelah itu, Gus Ipul mengungkapkan pernah ke Kemensos saat Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah. Gus Ipul mengaku sempat menjadi Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal. Terkait jabatan ini, Gus Ipul kembali mengeluarkan guyonan.

"Saya juga pernah jadi menteri, menteri daerah tertinggal. Jadi menterinya sering ketinggalan, Pak," kata Gus Ipul yang disambut tawa para pegawai Kemensos.

Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul kembali membuat cerita humor dari Gus Dur tentang seseorang yang azan melebihi waktunya. Dirinya berharap para pegawai Kemensos bekerja dengan hati yang senang, namun tetap produktif.

"Saya setuju dengan Pak Muhadjir, memang bekerja itu yang penting itu riang gembira tapi juga produktif. Kita fokus tapi dengan senang, dengan hati senang," ucap Gus Ipul.

Gus Ipul meminta jajaran Kemensos untuk membantu dirinya selama menjabat sebagai Menteri Sosial. "Kita perlu terus mencari cara supaya program kerja kita itu bisa dilirik, bisa dilihat, bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas sebagai bagian dari tugas kita untuk membantu Presiden. Jadi kementerian itu pada dasarnya cuma satu tugasnya, membantu Presiden di bidang yang ditugaskan," ujarnya.

Gus Ipul juga mengatakan belum berkomunikasi dengan Risma terkait jabatan baru yang ia emban tersebut. "Belum, belum ada. Jadi belum ada," kata Gus Ipul.

Meskipun demikian, Gus Ipul mengatakan ia akan segera berkoordinasi dengan Plt Mensos yang juga merupakan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy. Ia akan berkoordinasi terkait dengan program program yang harus dikerjakan di Kemensos di sisa periode 2019-2024.

Terkait dengan perluasan program bansos, Gus Ipul mengatakan akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Muhadjir. "Belum, belum sampai di sana. Saya akan koordinasi dengan Pak Muhadjir," katanya.

Selain itu kata Gus Ipul, ia akan meminta waktu bertemu Presiden untuk menanyakan arahan terkait jabatan barunya tersebut. Menurut Gus Ipul, Presiden belum memberikan arahan khusus kepadanya dalam menjalani jabatan Menteri Sosial. "Belum sempat, nanti akan kita secara lebih lanjut, saya akan minta waktu kepada Presiden," pungkasnya.

Pantauan Tribun, tampak sejumlah karangan bunga menghiasi Kantor Kementerian Sosial di Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat. Karangan bunga tersebut tampak berjejer di depan Gedung Aneka Bakti Kemensos. Tampak karangan bunga tersebut berasal dari pengurus PBNU dan pihak swasta.

Sambut Gembira

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyambut baik penunjukan Gus Ipul sebagai Menteri Sosial tersebut. Saat ini, Gus Ipul juga menjabat sebagai Sekjen PBNU. Ketua PBNU KH Ahmad Fahrurrozi atau Gus Fahrur menilai Gus Ipul memiliki berpengalaman saat menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur.

"Kita menyambut baik penunjukan Gus Ipul sebagai Mensos RI, dia berpengalaman sebagai Wagub selama 10 tahun di Jawa Timur dan sangat dekat dengan rakyat," ujar Gus Fahrur.

Selain itu, Gus Fahrur menilai Gus Ipul juga berpengalaman sebagai seorang menteri. Gus Ipul pernah menjabat sebagai Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Gus Ipul juga pernah menjadi menteri PDT, dia sangat rajin turun ke daerah dan mengerti betul keadaan masyarakat di pedesaan," ucap Gus Fahrur.

Menurutnya, Gus Ipul merupakan sosok yang mudah bergaul, ramah dan humoris. Sehingga, menurut Gus Fahrur, Gus Ipul dapat dengan mudah bergaul dengan semua golongan. "Semoga dia bisa menjalankan amanah sebagai Mensos sebaik-baiknya dan bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya. 

Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi melantik Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebagai Menteri Sosial (Mensos).  Gus Ipul menggantikan Tri Rismaharini yang mundur karena mendaftar sebagai calon gubernur Jawa Timur.

Jokowi mengambil sumpah jabatan yang diikuti Gus Ipul. "Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada UUD Negara RI tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara," kata Jokowi membacakan sumpah diikuti Gus Ipul di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. "Bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," lanjutnya. 

Hadir dalam acara pelantikan itu Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Menko PMK Muhadjir Effendy, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, hingga Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Ada juga Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, dan Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbawa Yudhi Sadewa. 

Hanya Sebulan

Nama Gus Ipul selama ini lebih dikenal sebagai salah satu pentolan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Di ormas terbesar di Indonesia itu, ia menjabat sebagai posisi sekretaris jenderal periode 2022-2024. 

Gus Ipul pernah menjabat sebagai Wali Kota Pasuruan sejak 26 Februari 2021. Ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur pada tahun 2009-2019 dan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia pada 2004-2007. 

Meski hanya bekerja sebagai Menteri Sosial selama sebulan, apakah Gus Ipul berhak mendapatkan uang pensiun? Merujuk PP Nomor 50 Tahun 1980, setiap menteri yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. Artinya, Gus Ipul tetap berhak atas uang pensiun, meski besarannya tak sebesar menteri lain yang lebih lama dan lebih dulu menjadi menteri di kabinet kedua Jokowi. 

"Besarnya pensiun pokok sebulan adalah 1 persen dari dasar pensiun untuk tiap-tiap satu bulan masa jabatan dengan ketentuan bahwa besarnya pensiun pokok sekurang-kurangnya 6 persen dari dasar pensiun," tulis Pasal 11 Ayat 2 PP 50 Tahun 1980. 

Sementara mengutip situs resmi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), seorang mantan menteri tetap bisa mendapatkan pensiun meski periode jabatannya sangat singkat. 

Kemenpan RB memberikan contoh kasus Arcandra Tahar, Menteri ESDM yang menjabat belum genap sebulan lantaran tersandung kasus kewarganegaraan ganda. Archandra dan Gus Ipul punya kesamaan, yakni sama-sama menjabat sebagai pembantu presiden hanya satu bulan. Disebutkan, Archandra tetap bisa mendapatkan pensiun selama menerima SK yang ditetapkan Presiden RI dan diberhentikan dengan hormat. 

Selain pensiun, mantan menteri juga akan mendapatkan tunjangan hari tua (THT). Dalam PP Nomor 50 Tahun 1980, besarnya pensiun pokok sekurang-kurangnya 6 persen dan sebanyak-banyaknya 75 persen dari dasar pensiun. THT berbeda dengan uang pensiun yang diterima oleh pejabat negara setiap bulan. Baik THT maupun uang pensiun, masing-masing ada rumusannya. (tribun network/kompas.com/den/fah/fik/wly)