Pembangunan Kota Baru Dilanjutkan Tahun Depan

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Kelanjutan pembangunan kantor Pemprov Lampung di kawasan Kota Baru akan dimulai tahun depan. 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lampung Elvira Umihani mengatakan, pihaknya telah menggelar rapat membahas pembangunan Kota Baru, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan.

Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Provinsi Lampung Fahrizal Darminto itu digelar di ruang Sakai Sambayan Kantor Gubernur Lampung, Kamis (24/10/2024). 

"Secara teknis, Dinas PKPCK (Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya) akan me-review pembangunan yang ada sekarang untuk melanjutkan pembangunan Kota Baru pada tahun 2025. Tahun 2024 ini fokus review dan kajian-kajian," kata Elvira kepada awak media.

Menurutnya, pembangunan Kota Baru akan dipersiapkan secara matang guna mendapat hasil yang maksimal. 

"Misalnya kelistrikan, air. Kita ingin membangun green and smart city. Jadi harus dipersiapkan dengan matang, jangan asal bangun," ujarnya.

Elvira melanjutkan, nantinya akan dibuat project management unit (PMU) yang akan bertanggung jawab untuk manajemen dan pelaksanaan perencanaan Kota Baru. 

Menurutnya, pembangunan kantor gubernur akan menjadi prioritas. 

"Pembangunan yang akan didahulukan adalah kantor gubernur dan perangkat daerah yang diperlukan," katanya.

Dia juga menyampaikan pihaknya terus melakukan upaya tata ulang lokasi di Kota Baru. 

"Tata ulang lokasi itu sedang berjalan. Kita mau buat kota, jadi nggak sembarangan. Harus dipikirkan kantor di mana, ormas di mana, karena perguruan tinggi sudah dikasih. Redesign itu sedang berjalan. Nanti akan dilegalkan dalam bentuk peraturan gubernur," tandasnya.

Masuk PSN

Rencana melanjutkan pembangunan Kota Baru merupakan ide Penjabat Gubernur Lampung Samsudin. 

Ia pun terus melakukan terobosan demi melanjutkan pembangunan di Kota Baru, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Ia berencana mengajukan pembangunan Kota Baru agar bisa masuk Proyek Strategis Nasional (PSN) atau Kawasan Ekonomi Khusus ke pemerintah pusat.

"Nanti akan kita koordinasikan dengan Bappenas dan Menko Perekonomian sehingga pembiayaan tidak hanya tergantung dengan APBD," kata Samsudin, Selasa (23/7/2024).