Dianggap Hemat Anggaran Negara, Prabowo Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD

"Kami mendukung gagasan Presiden Prabowo. Sudah saatnya kita perbaiki sistem politik kita yang berbiaya tinggi," kata Gus Jazil kepada wartawan Jumat (13/12).

Mantan Wakil Ketua MPR RI itu mengatakan, sebenarnya apa yang disampaikan Presiden Prabowo sejalan dengan sikap Fraksi PKB selama ini yang juga mengusulkan perbaikan sistem politik.

"Kami sudah berkali-kali menyampaikan pentingnya perbaikan sistem politik," ujar Gus Jazil.

Satu di antaranya terkait pemilihan gubernur yang cukup dipilih oleh DPRD.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Golkar, Sarmuji juga setuju dengan usulan Prabowo terkait mahalnya biaya politik ketika pemilihan kepala daerah dipilih oleh rakyat.

"Tetapi tentu ini masih menyisakan persoalan, karena fakta lapangan yang kita temui hari ini, Pilkada ini sangat mahal."

"Dan itu bukan hanya pada aspek penyelenggaraannya saja, tetapi pada pembiayaan calon-calonnya," kata Sarmuji usai acara HUT ke-60 Golkar, Kamis malam.

Sementara, Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefki Hasrya menilai usulan Prabowo patut dikaji di DPR. Dia sepakat, gelaran Pilkada telah menelan biaya yang cukup fantastis.

"Nanti dibicarakan para ketua umum partai karena masing-masing punya mekanisme di internal partai," katanya. (tribun network)

Perlu Kajian Mendalam

Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo meminta usulan untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah (Pilkada), seperti gubernur, bupati, dan wali kota, ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) perlu dikaji secara mendalam.

"Sebaiknya dikaji dulu dengan mendalam," kata Ganjar, saat dikonfirmasi pada Jumat (13/12).

Ganjar menjelaskan, sistem Pilkada secara langsung yang diterapkan saat ini sebelumnya diadopsi untuk mengatasi berbagai persoalan dalam mekanisme pemilihan melalui DPRD.

"Dulu dilakukannya Pilkada langsung karena ada problem saat pemilihan di DPRD. Ada argumen tidak merepresentasikan kehendak rakyat, terjadi jual beli dukungan," ujarnya.