Menteri ke Lampung
Respons Menko Zulhas Ditanya Soal Harga Singkong di Lampung, 'Sudah Diteken'
Persoalan harga singkong di Lampung yang sempat mendapat banyak keluhan dari petani, turut mendapat respons dari Menko Zulkifli Hasan.
Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Persoalan harga singkong di Lampung yang sempat mendapat banyak keluhan dari petani, turut mendapat respons dari Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas).
Sayangnya, Menko Zulhas enggan membahas lebih lanjut mengenai harga singkong di Lampung yang sempat menjadi polemik tersebut.
Saat diwawancarai awak media seusai rapat di rumah dinas gubernur, Mahan Agung, Sabtu (28/12/2024), Menko Zulhas hanya merespons singkat ketika ditanya terkait harga singkong di Lampung.
"(Harga) singkong sudah diteken (tanda tangan Pj Gubernur)," kata Menko Zulhas.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Lampung akhirnya menetapkan harga singkong Rp 1.400 per kg berlaku mulai Selasa (23/12/2024).
Selain itu, Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan larangan impor tepung tapioka ke Lampung.
Penetapan ini dilakukan setelah Pemprov Lampung rapat bersama sejumlah OPD, perwakilan DPRD Lampung, perwakilan perusahaan, petani singkong, dan akademisi, Senin (23/12/2024).
Terkait hal ini, Perwakilan PT Umas Jaya Agrotama, Willy yang ikut dalam rapat tersebut mengatakan, pihaknya mendukung pembatasan impor Tapioka ke Lampung serta harga terbaru tersebut.
Pasalnya, impor yang tidak terkontrol dapat menjadi ancaman baik bagi pengusaha maupun petani.
"Kalau impornya masih begini, ini ancaman. Impor ini kebanyakan ke Jawa dan market Lampung ini ke Jawa."
"Tinggal bagaimana pemerintah pusat mengatur impornya,” ujarnya.
Sementara itu, anggota DPRD Lampung Wahrul Fauzi Silalahi yang juga hadir dalam rapat tersebut mengatakan, keputusan yang dihasilkan dalam rapat tersebut bersifat final.
Dia berharap, harga singkong terbaru serta aturan larangan impor tapioka ini bisa membuat kesejahteraan petani meningkat.
"Harga sudah disepakati, DPRD juga sepakat ke depan akan kita buat regulasinya mungkin dalam bentuk Perda atau Pansus, kita lihat dinamikanya," kata Wahrul.
"Selain itu disepakati juga larangan impor tapioka, dan Pj Gubernur dan kami akan berkoordinasi dengan Polda Lampung dan pihak berwajib untuk menutup akses kedatangan barang impor ini baik di pelabuhan ataupun di perbatasan," pungkasnya.
Polemik Harga Singkong di Lampung
Diberitakan sebelumnya, rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar DPRD Lampung dengan pengusaha dan petani singkong serta stakeholder terkait, soal harga singkong, sempat tak menemui titik terang.
Ya, pengusaha bersikukuh untuk tetap pada kesepakatan yang telah dibuat di Tahun 2021 yakni harga singkong Rp 900 per kilogram dengan potongan maksimal 15 persen.
DPRD Lampung pun tak terima atas 'ngototnya' para pengusaha terkait harga singkong tersebut, dana bakal segera membentuk panitia khusus atau pansus demi memperjuangkan para petani singkong.
Diketahui, DPRD Lampung melalui Komisi II, menggelar RDP bersama Pemerintah Provinsi Lampung dan perusahaan industri pengolahan tapioka pada Senin (16/12/2024).
Dalam RDP tersebut para pengusaha industri pengolahan tapioka sepakat untuk tetap menggunakan kesepakatan yang dibuat oleh mantan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi yang membeli singkong dengan harga Rp 900 per kilogram dengan potongan maksimal 15 persen.
"Saya mewakili rekan-rekan dari pengusaha tapioka, tadi sudah menyepakati mengenai harga."
"Jadi kami mematuhi apa yang sudah disampaikan mengenai kesepakatan dengan Gubernur Lampung pada tahun 2021 dengan harga minimal pembelian adalah 900 per kilogram dan potongan sebesar 15 persen," kata perwakilan dari PT Umas Jaya Agrotama.
Merespon itu DPRD Lampung tidak terima dan akan bawa persoalan ini ke pansus.
"Kami akan gelar pansus untuk menghitung rinci harga yang sama-sama menguntungkan, menguntungkan petani dan pihak pengusaha," kata Ahmad Basuki ketua Komisi ll DPRD Lampung.
Senada disampaikan, anggota komisi V DPRD Budhi Condrowati merasa kecewa atas pernyataan perusahan.
"RDP ini kan mencari solusi tapi ternyata tidak menemukan kesepakan, kami sangat kecewa atas persoalan ini (harga singkong)."
"Maka lebih baik pansus saja supaya ini jelas dan terang benderang harga singkong ini."
"Maka perlu dihitung dari modal hingga hasil yang didapatkan minimal pendapatan petani perbulan sama seperti UMP Lampung," kata Condro.
DPRD lanjut Condrowati akan perjuangkan aspirasi masyarakat yang meminta harga singkong minimal Rp 1.500 per kilogram dengan potongan minimal 15 persen.
Pemprov Tetap Pada Kesepakatan 2021
Di sisi lain, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Evie Fatmawaty menyampaikan, harga singkong berdasarkan kesepakatan antara perusahan dan pihak perusahaan.
"Kesepakan rapat kemarin disampaikan pak Pj Gubernur bahwa harga singkong kembali kepada berita acara yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan Pemda pada tahun 2021 yaitu Rp 900 per kilogram, dan itu dibahas bersama pada Kamis 12 Desember 2024," kata Evie Fatmawaty dalam RDP itu.
Dia menyampaikan sebelumnya pihaknya juga telah melakukan konsultasi ke Kementerian Perdagangan.
"Hasil konsultasi kami bahwa harga singkong ini tidak bisa ditetapkan harga acuan oleh pusat karena ini bukan bahan pokok."
"Harga ditetapkan dengan mekanisme pasar yang ada."
"Jadi sesuai kesepakan yang ada, harga singkong mengacu pada pemerintah daerah masing-masing," pungkasnya.
Komisi ll DPRD Lampung Tolak Pernyataan Pemprov Soal Harga Singkong Rp 900
Anggota Komisi ll DPRD Lampung tolak pernyataan Pj Gubernur Lampung Samsudin soal harga dasar singkong di Lampung hanya Rp 900.
Hal itu ditegaskan ketua komisi ll dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama dinas pertanian dan puluhan perusahan singkong di Lampung.
"Menjawab keluhan masyarakat soal harga singkong, dalam kesempatan ini kami sampaikan menolak pernyataan Pj Gubernur Lampung Samsudin soal harga singkong dikembalikan ke 2021," kata Ahmad Basuki dalam RDP di ruang komisi DPRD Lampung, Senin (16/12/2024).
Dalam memimpin rapat, Basuki sempat menanyakan alasan harga singkong dikembalikan ke 2021 ke Dinas Pertanian Lampung yang hadir dalam RDP.
Namun, menurut dia, dinas belum bisa menjawab pertanyaan secara rasional.
"Maka dengan ini kami minta seluruh perusahaan cari solusinya untuk harga singkong ini," ucapnya.
"Masyarakat menginginkan harga singkong Rp 1.500 per kg dengan potongan 15 persen, silakan disepakati," pungkasnya.
Merespons itu, pengusaha singkong, Tigor menyampaikan keberatan.
"Secara hitung-hitugan harga singkong ini berdasarkan harga tepung, lalu singkong saat ini seperti wortel sangat kecil-kecil sekali, jadi dengan harga Rp 1.500 kami tak sanggup pak," ucapnya dalam rapat.
( Tribunlampung.co.id / Riyo Pratama )
Jalinsum Lampung Rawan Begal, Mendagri Minta Buat Pos Pengamanan Tiap Beberapa Kilometer |
![]() |
---|
Menhub Pastikan Tidak Ada Tarif Eksekutif di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan |
![]() |
---|
Menhub dan Mendagri Tinjau Kesiapan Mudik Lebaran 2025 di Lampung, Gubernur Mirza Sebut Sudah Siap |
![]() |
---|
Menhub Pastikan Efisiensi Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Mudik Lebaran 2025 |
![]() |
---|
Kunker ke Lampung, Menhub: Pemudik Prioritas Utama |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.