Ribuan Petani Singkong di Lampung Demo, Ini Tuntutannya

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Ribuan petani singkong melakukan aksi demo di depan Kantor DPRD Lampung, Senin (13/1/2025). 

Mereka berasal dari tujuh kabupaten, yakni Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Tulangbawang, Tulangbawang Barat, Mesuji, dan Way Kanan.

Dari pantauan Tribun Lampung, ribuan petani datang ke kantor DPRD Lampung dengan menggunakan puluhan kendaraan, baik mobil pribadi, mobil pikap, bus, hingga truk. 

Mereka menuntut pengesahan harga singkong yang sebelumnya disampaikan Pj Gubernur Lampung Samsudin. 

Mereka menuntut adanya payung hukum yang mengatur harga singkong sebesar Rp 1.400 per kg dan rafaksi maksimal 15 persen.

“Kami minta perwakilan DPRD dan gubernur turun. Kami tidak akan meninggalkan tempat ini apabila tidak ada keputusan,” ujar seorang orator dari Lampung Timur.

Mereka mendesak Pj Gubernur Samsudin untuk menemui petani. 

Meski diguyur hujan deras, para petani masih semangat menyampaikan orasi di Lapangan Korpri. 

Mereka tidak bisa memasuki area kantor karena terhalang pagar kawat berduri.

Mereka sempat menarik kawat berduri yang menghalangi. Namun usaha ini tak membuahkan hasil.

"Bapak Gubernur, Bapak Ketua DPRD, kami datang meminta janji Bapak terkait harga singkong Rp 1.400 yang sudah disampaikan Pj Gubernur," ujar salah seorang peserta aksi dalam orasinya.

"Kami petani orang bodoh, tapi kami punya etika dan moral. Kami minta gubernur menemui kami untuk kita berunding," tambahnya.

"Apabila Bapak Gubernur tidak menemui kami, kami akan buat aksi di setiap kantor bupati dan akan kami buat lumpuh pemerintahan yang ada," lanjut dia.

"Ini tangisan, jeritan rakyat. Semoga pemerintah mau membuat keputusan yang berpihak kepada masyarakat," tandasnya.

Mereka tak henti-hentinya menyampaikan aspirasi dan menceritakan kondisi yang dialami petani singkong di Lampung. 

Semula mereka mengeluhkan harga jual singkong yang hanya Rp 900 per kg. 

Selanjutnya Pj Gubernur Lampung membuat kesepakatan dengan perusahaan tapioka dengan menaikkan harga singkong menjadi Rp 1.400 per kg. 

Namun kesepakatan itu tidak didukung payung hukum, sehingga pengusaha tidak mengindahkan kesepakatan tersebut. 

Fakta di lapangan menunjukkan harga jual singkong tidak ada yang mencapai Rp 1.400 per kg.

"Kami rela jauh-jauh hujan-hujanan hanya meminta keadilan. Singkong yang kami tanam tidak dapat subsidi pupuk. Setelah panen, harganya tidak sesuai. Kami bukan sapi perah yang hanya dimanfaatkan tenaganya saja," ucap koordinator aksi.

"Pj Gubernur kami minta ke sini beri penjelasan terhadap petani. Kalau tidak mampu memimpin Lampung ini, lebih baik mundur saja. Kami saja yang jadi gubernur," sambungnya.

Mereka menyampaikan, singkong bertanam menjadi satu-satunya usaha petani untuk hidup dan membiayai sekolah anak. 

"Jika harga tetap begini saja dan tidak ada keputusan, kami tidak akan pulang, dan kami minta kepada seluruh petani ke sini," kata dia lagi. 

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama/Hurri Agusto)