DPRD Lampung Kritik Disnaker, Potensi Pendapatan dari 25 Ribu Perusahaan Terabaikan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Bandar Lampung – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Deni Ribowo, menyoroti lemahnya fungsi pengawasan di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dalam menggali potensi pendapatan daerah.

Menurut Deni, Lampung memiliki banyak peluang pendapatan yang belum dimaksimalkan, terutama di tengah kondisi efisiensi anggaran.

“Bagian pengawasan di Disnaker ini sangat lemah karena keterbatasan sumber daya. Padahal, jika dimaksimalkan, potensi pendapatan bisa meningkat signifikan,” kata Deni Kamis (14/8/2025).

Deni, yang akrab disapa DRB, mengusulkan agar Disnaker berkolaborasi dengan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Dinas Pengairan.

Tujuannya untuk memperkuat pengawasan lintas sektor.

“Fokusnya mencakup kepatuhan perusahaan terhadap BPJS Ketenagakerjaan, penggunaan izin sumur air bersih dan air permukaan, serta pengoperasian alat berat,” ujarnya.

Berdasarkan data yang ia terima, ada lebih dari 25 ribu perusahaan di Provinsi Lampung yang diyakini bisa menjadi sumber tambahan pendapatan daerah.

“Jika semua diverifikasi, izin dan pajaknya bisa terpantau dengan baik. DLH bisa mengawasi izin air permukaan, Dinas Pengairan memastikan ukuran meteran, dan Dispenda mengoptimalkan pajak. Perusahaan besar yang menggunakan alat berat juga harus diawasi ketat,” jelas politisi Partai Demokrat tersebut.

Ia menegaskan, kolaborasi empat OPD ini perlu segera dilakukan agar pada 2026 mendatang Lampung tidak kehilangan potensi pendapatan.

“Potensi di Disnaker besar sekali. Tapi kalau pengawasan tetap lemah, kita akan rugi. Dengan kolaborasi, pendapatan daerah bisa meningkat,” tandasnya.

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)