Dinas Koperasi dan UMKM Lampung Selatan Mengaku Belum Ada Instruksi Terkait Penghapusan Utang UMKM

Tribunlampung.co.id, Lampung Selatan - Dinas Koperasi dan UMKM Lampung Selatan mengaku belum merima instruksi soal kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait penghapusan utang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Informasinya ada 67 ribu UMKM yang sudah masuk pendataan penghapusan utang.

Namun, belum ada tanda-tanda kebijakan itu muncul di Kabupaten Lampung Selatan.

Sampai detik ini, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lampung Selatan belum menerima surat pemberitahuan terkait pendataan UMKM yang berutang baik dari Pemerintah Provinsi Lampung, maupun dari Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lampung Selatan, Ariyantoni mengaku pihaknya belum menerima instruksi.

Ia berharap penghapusan utang UMKM yang direncanakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto itu bisa menyentuh UMKM di Kabupaten Lampung Selatan.

Menurutnya, UMKM yang ada saat ini tengah banyak berkembang sehingga perlu mendapat stimulan.

"Mungkin tidak semua dapat. Pasti ada syarat-syarat atau kategori yang harus dipenuhi," ujarnya, Jumat (24/1/2025).

"Kita berharap kebijakan itu menyentuh UMKM di sini," sambungnya.

Berdasarkan data yang diimpun Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lampung Selatan, ada 7.888 UMKM yang meminjam kredit usaha rakyat (KUR) di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Lampung, dan Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Dengan total kredit sebesar Rp324.472 miliar.

"Data sementara baru dari dua bank itu," ujarnya.

"Nilainya bisa saja lebih besar karena data dari bank lain belum masuk ke kami," tukasnya.

( Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus )