Pabrik Tapioka di Lampung Tutup Operasional, Pansus Singkong Desak Pemerintah Turun

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Pansus tata niaga singkong DPRD Lampung mendesak agar pemerintah pusat turun tangan atas polemik harga singkong yang terjadi di Lampung.

Diketahui, polemik harga singkong di Lampung terus berlangsung hingga saat ini. Teranyar sejumlah pabrik tapioka yang ada di Lampung mendadak menutup operasionalnya dan pembelian singkong dari petani.

Informasi yang dihimpun Tribunlampung.co.id, alasan pabrik menutup pembelian singkong lantaran para pengusaha tidak sanggup membeli singkong berdasarkan ketetapan Pemerintah Provinsi Lampung yang telah disepakati beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, Pemprov Lampung melalui, Pj Gubernur Lampung Samsudin, bersama pihak terkait telah membuat kesepakatan harga singkong menjadi Rp 1.400 per kilogram dengan potongan tonase minimal 15 persen.

Namun, hal itu tidak mampu diterapkan oleh para pengusaha dengan alasan kualitas singkong yang mereka harapkan tidak sesuai dengan kebutuhan.

Alhasil hingga, Senin 27 Januari 2025 sejumlah pengusaha menutup pabriknya.

Hal itu turut dibenarkan ketua Pantia Khusus (Pansus) Tataniaga Singkong, Mikdar Ilyas saat dikonfirmasi.

"Iya hampir seluruh pengusaha menutup pabrik pembelian singkong oleh petani dengan alasan kualitas kadar air dan besaran singkong dianggap tidak sesuai jadi mereka tidak sanggup membeli dengan harga kesepakatan awal," kata Mikdar, Senin (27/1/2025).

"Menurut pengakuan mereka (perusahaan), dengan kondisi singkong saat ini, dan harga Rp 1.400 per kilogram, mereka rugi."

"Sementara petani meminta agar pengusaha menjalankan kesepakatan bersama," tambahnya.

Dengan kondisi begini menurut Mikdar diperlukan peran pemerintah pusat untuk segera mengatasi persoalan yang ada.

"Jika ini tidak segera dicarikan solusinya yang ada sama-sama rugi, petani rugi tidak bisa menjual singkongnya dan pengusaha rugi karena pabriknya tidak bisa beroperasi."

"Maka, yang bisa mengurai ini diperlukan peran pemerintah pusat agar dapat membuat semacam regulasi pasti perihal singkong ini," ujarnya.

"Dalam waktu dekat kami pansus akan menyampaikan persoalan yang ada ke komisi IV DPR RI dan ke kementerian terkait."

"Rencana kami akan berangkat pada Senin, 3 Febuari 2025," sambungnya.

Anggota Fraksi Gerindra ini mengatakan berbagai persoalan singkong ditemukan pansus ditemukan, mulai dari persoalan impor dan tata kelola singkong yang belum masuk dalam ketahanan pangan nasional.

"Ketika impor singkong di setop, secara otomatis harganya akan naik, pabrik juga tidak rugi karena perputaran singkong hanya dari dalam negeri."

"Kita mau ada kemitraan antara pemerintah, pengusaha dan petani untuk mengatasi harga singkong dalam jangka panjang," tuturnya.

Apabila pemerintah pusat tidak segera menangani persoalan ini kata Mikdar dikhawatirkan para petani singkong beralih profesi.

"Ketika ini terjadi semua akan rugi, petani rugi, pabrik rugi, masyarakat yang tadinya bekerja juga hilang pekerjaannya dan dampaknya bakal berkepanjangan," ucapnya.

Dia menyampaikan, Lampung yang tadinya sebagai penghasil lada dan cengkeh lambat laut hilang, karena tidak ada regulasi harga yang stabil dan tidak ada kebijakan yang berpihak ke petani.

"Jangan sampai singkong juga begitu. Lampung ini menjadi wilayah produksi singkong terbesar di Indonesia."

"Apabila tidak segera diurai permasalahannya, saya yakin petani akan beralih profesi dan semua kita bakal rugi," kata dia.

"Kita berharap singkong dimasukan dalam kebutuhan ketahanan pangan dan impor singkong dihentikan."

"Lalu, pemerintah ambil peran pendistribusian singkong melalui BUMN, BUMD dan kemitraan antara pengusaha, pemerintah, akademisi dan petani dapat berjalan," tandasnya.

Tutup Operasional

Diberitakan sebelumnya, petani singkong di Tulangbawang, Lampung, memilih untuk menunda panen lantaran sejumlah pabrik tapioka menutup operasionalnya seusai didemo beberapa waktu lalu.

Diketahui, ribuan petani singkong yang tergabung di wilayah Kabupaten Tulangbawang, Tulangbawang Barat dan Mesuji, melakukan aksi demonstrasi di 3 perusahaan pada Kamis (23/1/2025). Adapun tuntutan para petani singkong tersebut yakni perusahaan menaati harga singkong sesuai kesepakatan.

Penutupan sejumlah pabrik tapioka di Tulangbawang berlangsung mulai 24 Januari 2025 hingga waktu yang ditentukan kemudian.

Dari informasi yang didapat, sejumlah pabrik tapioka di Tulangbawang umumkan penutupan operasional.

Seperti halnya yang dilakukan oleh pabrik tapioka PT BSSW di Tulangbawang yang mengeluarkan pemberitahuan penutupan operasional pabrik sejak 24 Januari 2025.

Isinya, berupa pemberitahuan instruksi dari management mulai Jumat, 24 Januari 2025 tidak beli singkong atau tutup dan untuk buka timbang kembali menunggu instruksi dari management pusat.

Seorang petani singkong di Tulangbawang, Jarkoni, membenarkan jika sejumlah pabrik tapioka di Tulangbawang tutup.

"Ya tutup semua pabrik singkong di Tulangbawang, jadi buat petani jangan cabut singkong sekarang," ujarnya.

Menurut Jarkoni, dampak dari penutupan pabrik tapioka itu membuat lapak singkong juga enggan menerima panenan singkong petani.

Pasalnya kata dia, pemilik lapak juga saat ini juga kesulitan untuk menjual komoditas singkong ke pabrik.

Sebelumnya diberitakan, ribuan petani singkong yang tergabung di wilayah Kabupaten Tulangbawang, Tulangbawang Barat dan Mesuji lakukan aksi demonstrasi tuntut harga singkong sesuai kesepakatan, Kamis (23/1/2025).

Diketahui jika demontrasi itu dilakukan di tiga perusahaan yang ada di Kabupaten Tulangbawang.

Di antaranya di PT SAM, Perusahaan Sinar Laut dan PT Bumi Waras (BW).

Dari pantauan Tribunlampung.co.id, sebelum melakukan aksi masa ribuan petani singkong tersebar di beberapa titik.

Bagi petani singkong yang ada di Mesuji, start perjalanan dilakukan dari Simpang Asahan.

Kemudian lakukan longmarch untuk menuju ke titik kumpul Lapangan Banjar Dewa, Tulangbawang.

Setelah itu baru, aksi masa melakukan aksi demo PT SAM dan Perusahaan Sinar Laut.

Terakhir rencananya akan dilakukan akai demo di perusahaan PT BW.

Ketua PPUKI Mesuji Kadek Tike saat dikonfirmasi menyampaikan aksi unjuk rasa ini dilakukan oleh petani singkong yang tergabung dari Kabupaten Mesuji, Tulangbawang dan Tulangbawang Barat.

"Jumlahnya massa ini tergabung di tiga Kabupaten yang diperkirakan ada 2500 sampai 3000 orang," ujarnya.

Lebih lanjut, diketahui jika saat ini aksi unjuk rasa sedang berlanjut di perusahaan Sinar Laut dan nantinya akan berakhir di PT BW.

( Tribunlampung.co.id / Riyo Pratama / M Rangga Yusuf )