Aksi Demo Honorer Pesawaran Lampung Bentang Poster 'Ubur-ubur Ikan Lele, Tolak Paruh Waktu Le'

Tribunlampung.co.id, Pesawaran - Ratusan tenaga honorer di Kabupaten Pesawaran Lampung menggelar aksi damai menolak status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dan menuntut diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu.

Aksi damai diikuti seratus tenaga honorer kategori R2 dan R3 yang digelar di area Kantor Bupati Pesawaran, Lampung Senin (6/2/2025). 

Dalam aksinya, para tenaga honorer Pesawaran ini membawa berbagai poster dengan tulisan penolakan status PPPK Paruh Waktu.

Beberapa tulisan poster yang mencolok di antaranya:

“R2 R3 penuh waktu. Pesawaran kaya, Pesawaran bisa."

“Guru bangkit, Indonesia maju, Pesawaran kaya”

“Ubur-ubur ikan lele, tolak paruh waktu lee…”

Aksi ini dimulai dari titik kumpul di Gedung Serba Guna Pemkab Pesawaran pada pukul 09.00 WIB, sebelum para peserta berjalan bersama menuju kantor bupati.  

Dalam aksi tersebut, para honorer membawa spanduk berisi tuntutan agar status kerja mereka diubah dari paruh waktu menjadi penuh waktu. 

Setibanya di depan kantor bupati, mereka meneriakkan aspirasi dan meminta pemerintah daerah segera memenuhi tuntutan mereka.  

Pemimpin orasi dalam aksi ini menegaskan agar seluruh peserta tetap menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan anarkis. 

Sebab menurutnya, mayoritas peserta aksi adalah orang-orang terdidik yang memahami pentingnya menyampaikan aspirasi secara damai.  

Salah satu spanduk utama yang dibentangkan peserta aksi berbunyi:

“Kami Honorer Database BKN 1 Se-Pesawaran menolak PPPK paruh waktu. Meminta tahun 2025 semuanya diangkat PPPK penuh waktu. Berikan hak kami dan berikan formasi di tahun 2025. Jangan tutup mata dan telinga, lihat kami honorer database BKN 1”.

Pengamanan aksi dilakukan oleh pihak kepolisian, dengan Kapolres Pesawaran AKBP Maya Henny Hitijahubessy turut hadir di lokasi. 

Selain itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pesawaran, Awaludin, beserta jajaran pemerintah, juga berada di tengah peserta aksi untuk mendengarkan aspirasi mereka.  

Hingga berita ini diturunkan, aksi masih berlangsung dengan tertib.

Demo di Pemprov Lampung

Aksi demo serupa juga pernah terjadi di Pemprov Lampung beberapa waktu sebelumnya.

Puluhan guru honorer yang tergabung dalam Forum Guru R3 Provinsi Lampung menggelar aksi damai di Lapangan Korpri kompleks Kantor Pemprov Lampung, Senin (3/2/2025). 

Mereka meminta segera diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) penuh waktu.

Adapun guru R3 merupakan guru honorer yang terdata dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) sesuai SK Menpan-RB Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024.

Setelah menyampaikan orasi, 10 orang perwakilan beraudiensi dengan anggota Komisi V DPRD Lampung. 

Koordinator aksi Rudi Hendra mengatakan, mereka menuntut agar diangkat sebagai PPPK penuh waktu. 

Rudi menuturkan, dia bersama puluhan rekannya telah bekerja sebagai guru sejak belasan, bahkan puluhan tahun yang lalu. 

"Pertama, kami menuntut penuh waktu karena kami ini sudah mengabdi lama, ada yang 15 tahun bahkan ada yang 20 tahun pengabdian," ujar Rudi.

Ia juga memohon pemerintah agar membuka formasi yang bisa mengakomodasi guru R3. 

"Misal seperti kami guru agama Islam, ada 200 yang daftar, tapi yang diterima hanya 51 orang. Sedangkan kami yang tidak diterima ini sudah mengabdi puluhan tahun," kata dia.

"Kami ini kalaupun diangkat paling masa pengabdiannya sudah tidak lama lagi, bahkan ada yang masuk usia pensiun kurang dari lima tahun lagi," imbuhnya.

Dia menuturkan, terdapat sekitar 190 guru R3 di Lampung yang belum diangkat menjadi PPPK. 

Adapun ratusan guru R3 tersebut merupakan pengampu mata pelajaran pendidikan agama IsIam, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan bahasa Arab. 

"Jadi sekarang ini kami ngajarnya berdasarkan jam, dan pendapatan kami di bawah Rp 1 juta setiap bulannya," sambungnya. 

Aksi di Jakarta

Sementara aksi dengan massa jauh lebih besar dilakukan di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (3/2/2025). 

Mereka ikut aksi dengan harapan bisa memperjuangkan hak bekerja penuh waktu.

Sejumlah perempuan pekerja honorer dari Pesawaran, Lampung juga ikut aksi. 

Seorang honorer asal Pesawaran bernama Shanti (40) menceritakan, ia dan rekan-rekannya sesama honorer berangkat dari Lampung naik kapal laut pada Jumat (31/1/2025). 

“Kami dari Kabupaten Pesawaran berangkat Jumat sore, Bang, naik kapal,” kata Shanti. 

Dia bersama teman-teman sesama honorer menolak status paruh waktu. Mereka ingin bisa bekerja penuh waktu. “Kami menolak paruh waktu, ingin full,” sambung dia. 

Shanti berujar, mereka rela berhari-hari ke Jakarta untuk bisa menyampaikan aspirasi tersebut. Bahkan, mereka tidur di bus untuk mengirit biaya selama di Jakarta. “Kita mandi aja di pom bensin, Bang,” ucapnya. 

Berdasarkan pantauan di lokasi, mereka terlihat duduk bersama di pedestrian depan gedung DPR RI. Mereka duduk bersama sembari memakan nasi padang yang dibeli di daerah Bendungan Hilir. 

Adapun aksi ini diikuti oleh berbagai pekerja honorer di Indonesia. Selain berorasi, mereka juga membentangkan spanduk dengan berbagai tulisan.

“Sudah kerja full waktu, dapet status PPPK paruh waktu, apa kata dunia?” Demikian tulisan salah satu spanduk di depan gedung parlemen. 

Selain itu, ada juga tulisan dari pekerja honorer di bidang kesehatan yang bekerja di wilayah Pandeglang.

“Kami honorer Pandeglang menuntut janji, kami butuh kepastian, bukan janji manis, semanis diabetes melitus, angkat kami jadi PPPK full waktu,” tulis spanduk mereka.

Akan Ditindaklanjuti

Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Netty Prasetiyani Aher berjanji bakal menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan ribuan tenaga honorer. Hal ini disampaikan Nerry di atas mobil komando kepada ribuan tenaga honorer melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI, Senin (3/2/2025). 

Netty mengatakan, BAM DPR RI sudah mencatat seluruh keluh kesah para tenaga honorer yang mempersoalkan status kepegawaian. “Kami sudah mendengar apa yang menjadi kegelisahan Ibu dan Bapak. Kami menangkap suasana kebatinan Ibu dan Bapak atas status kepegawaian Ibu dan Bapak,” kata Netty. 

Anggota Komisi IX DPR RI ini pun menyampaikan terima kasih kepada para pegawai honorer yang mau menyampaikan aspirasi ke DPR RI. Netty menyebut, langkah mereka mengadu ke parlemen sudah tepat lantaran DPR merupakan rumah besar bagi rakyat Indonesia. 

“Insya Allah apa yang menjadi aspirasi Ibu dan Bapak sudah kami catat dan segera kami akan melaporkan ke pimpinan DPR RI untuk segera ditindaklanjuti,” ujarnya. 

Anggota BAM DPR RI Andre Rosiade juga berjanji menyampaikan aspirasi tersebut ke Presiden Prabowo Subianto. Politikus Partai Gerindra itu juga akan menemui Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. 

“Setelah ini ya, turun panggung saya akan lapor segera kepada pimpinan DPR Pak Sufmi Dasco Ketua Harian Partai Gerindra supaya segera melaporkan hal ini kepada presiden,” kata Andre. 

Andre menyatakan, dirinya bakal langsung menyampaikan seluruh aspirasi yang disampaikan para tenaga honorer dalam audiensi di BAM. Untuk itu, dia meminta para tenaga honorer untuk bersabar. 

“Itu yang bisa saya janjikan tapi yang jelas yang jelas kita akan perjuangkan aspirasi Bapak dan Ibu sekalian,” ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR RI itu. “Saya enggak ingin omon-omon, Pak. Saya tidak ingin banyak janji. Yang pasti saya datang ke sini ingin memperjuangkan aspirasi Bapak dan Ibu sekalian,” tandasnya.

(Tribunlampung.co.id)