Imbas Boikot PDIP, 47 Kepala Daerah Tak Ikut Retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Jakarta - Buntut instruksi dari Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, sebanyak 47 kepala daerah tidak hadir pada retret yang digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri yang meminta para kadernya yang menjadi kepala daerah menunda kehadiran di retret.

Diduga instruksi tersebut terkait penahanan Sekjen PDI Perjuangan(PDIP), Hasto Kristiyanto oleh KPK.

Dari 47 kepala daerah yang tidak hadir, enam kepala daerah absen karena alasan kesehatan dan keperluan keluarga. Sementara kepala daerah yang hadir ada 448 orang. 

Enam kepala daerah yang tidak hadir sudah mengajukan izin resmi, sementara 49 orang lainnya belum memberikan konfirmasi kehadiran.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, menegaskan bahwa pelaksanaan retret kepala daerah merupakan amanat undang-undang. Ia menyampaikan hal itu menjawab pertanyaan wartawan mengenai landasan hukum pelaksanaan retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

“Jadi, yang pertama, ini adalah program rutin yang memang diselenggarakan untuk kepala daerah,” ucapnya di Media Center Magelang, Jumat(21/2/2025).

 Menjawab pertanyaan mengenai apakah ada sanksi untuk kepala daerah yang tidak hadir dalam retret, ia mengatakan sanksinya lebih kepada aturan dari kepanitiaan saat ini.

 “Jadi di undang-undang itu tidak ada misalnya berujung pada hal-hal lain secara hukum konsekuensinya. Tapi ada kebijaksanaan sesuai dengan tahun pelaksanaannya yang akan kita sampaikan nanti sore hari,” ujarnya.

Perihal asal partai 47 kepala daerah yang absen tanpa alasan itu, kata Bima Arya, baru menerima data secara mentah. Pihaknya belum mengetahuinya secara pasti.

"Artinya tidak ada kabar ini. Ini bisa saja dari latar belakang manapun. Bisa juga masih belum masuk ya. Bisa juga mungkin terlambat atau ada hal-hal lain. Nah, karena itu panitia akan terus menghubungi yang belum hadir ini dengan meminta kejelasan apakah akan datang terlambat, apakah harus digantikan oleh wakil begitu," tegasnya.

Sementara itu sejumlah kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang hendak mengikuti retret bersama Presiden Prabowo Subianto, di Akmil Magelang bertahan di Yogyakarta sembari menunggu arahan dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Mereka menunggu instruksi dari DPP PDIP dan memilih bertahan di Kantor DPD PDIP DIY.

"Kami diminta untuk stay, yang sudah di Jogja ya stay di DPD, yang di Magelang bisa di DPD Magelang. Kalau ada instruksi setiap saat kami bisa bergerak bersama," jelas Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo.

Hasto membenarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh DPP ditujukan kepada para kepala daerah yang merupakan kader PDIP. Rencana untuk mengikuti retret di Magelang pun tertunda karena masih belum mendapat kepastian dari DPP PDIP.