Sosok Haji Mumu, 'Tangan Kanan' Gubernur Dedi Mulyadi, Hidupnya Pernah Menyedihkan

Ia bahkan merelakan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk pulang ke Purwokerto dan menjenguk sang ibu yang usai dioperasi. 

Terlihat ibu Haji Mumu hanya bisa terbaring di atas kasur karena masih belum diperbolehkan untuk banyak bergerak.

“Nah inilah kenapa saya resign dari Kang Dedi. Saya untuk sementara lebih memilih untuk mengurus ibu dulu. Biar bagaimanapun lebih penting ibu kandung sendiri,” ucap Haji Mumu.

Berita Terbaru Terkait Dedi Mulyadi

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, agar memeriksa potensi kerugian negara dari kasus alih fungsi lahan yang terjadi di kawasan hutan hingga sungai.

Permintaan itu disampaikan Dedi Mulyadi saat menghadiri acara di Gedung BPK Kanwil Jabar, Jalan Moch Toha, Kota Bandung, Kamis (13/3/2025). Dalam kasus alih fungsi lahan, kata dia, terdapat banyak kerugian.

"Pertama adalah kerugian material dari alih fungsi itu, kan perhitungan dan penilai ekonominya harus dihitung dengan cermat, itu yang pertama,” ujar Dedi Mulyadi.

Kedua, alih fungsi lahan menyebabkan hilangnya karbon dan sumber-sumber mata air, karena pepohonan berubah menjadi bangunan. Alih fungsi juga menyebabkan turunnya debit mata air. 

"Nah, turunnya debit air itu adalah kerugian sebenarnya,” katanya, melansir dari TribunJabar.

Kerugian berikutnya adalah akibat dari bencana yang dialami langsung oleh masyarakat dan terakhir kerugian yang dialami oleh negara.

"Negara mengeluarkan sejumlah uang yang berasal dari sumber belanja APBN, APBD Kabupaten Kota, APBD Provinsi yang itu memiliki implikasi terhadap menurunnya belanja untuk kepentingan sektor publik lainnya. Kan belanja untuk penangan bencana besar,” katanya.

Menurutnya belanja Jawa Barat untuk mengatasi bencana saja semisal Rp2 triliun, jika bencana bisa dicegah maka anggaran yang ada bisa dibelanjakan untuk kepentingan pendidikan dan kesehatan. 

"Jadi, ya bagi saya alih fungsi lahan bukan hanya sekadar aspek-aspek yang bersifat ekologi tetapi juga berdampak pada ekosistem ekonomi dan ekosistem keuangan negara,” katanya.

Dalam sambutan di BPK, Dedi pun meminta BPK turun menyikapi lahan-lahan milik BUMN dan negara yang beralih fungsi atau disewakan secara ilegal pada masyarakat. 

“Kecil sih Rp 50 ribu, Rp100 ribu sebulan, tapi kalau ini terjadi di ribuan dan sudah bertahun-tahun, berapa besar kerugian negara?” katanya.