Sosok Haji Mumu, 'Tangan Kanan' Gubernur Dedi Mulyadi, Hidupnya Pernah Menyedihkan

Sementara itu dalam kasus lain, Dedi Mulyadi meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) mencabut sertifikat tanah di sungai Bekasi.

Dikatakan Dedi, pada aliran Sungai Cikeas dan Sungai Cileungsi, ditemukan tanah bersertifikat sehingga tidak dapat dilakukan pelebaran.

Pelebaran sungai itu dilakukan pada Kali Bekasi mulai dari Sungai Cikeas pertemuan dengan Sungai Cileungsi dan Sungai Kali Bekasi.

"Tetapi alat itu tidak bisa berjalan ke sana, karena area aliran sungainya sudah bersertifikat sehingga pelebaran tidak bisa dilakukan, sudah jadi area pemukiman. Pelebaran pemukiman harus direlokasi," ujar Dedi, Selasa, (11/3/2025). 

Dedi mengaku belum memiliki data lengkap, berapa luas lahan sungai yang telah disertifikatkan menjadi milik perorangan. 

"Belum, tapi hari ini akan dibahas dengan Menteri ATR dan saya minta untuk dicabut," katanya.

Selain di Bekasi, Dedi memiliki keyakinan hal serupa terjadi di berbagai daerah lain di Jabar. 

"se-Jawa Barat sudah, berani taruhan saya, sudah di sertifikat kan semuanya," ucapnya.

Nantinya, kata dia, lahan-lahan sungai yang sudah bersertifikat itu akan dikembalikan lagi fungsinya.

Sebab, sungai dari dulu tidak dimiliki perorangan tapi dikelola negara. 

"Dulu itu sungai itu pasti dikelola oleh BBWS, dua oleh PJT dan PSDA, tiga-tiganya aset negara. Sungai itu dulu negara loh, ketika sekarang sungai milik per-orangan berarti ada alih fungsi sertifikat yang tidak tepat," ucapnya.

Kalaupun nantinya terdapat penolakan dari pemilik sertifikat, Dedi mengaku tak gentar. 

"Ada jalur hukumnya dan nanti kewenangan menteri ATR," katanya.

Artikel ini telah tayang di TribunJatim.com