Gubernur Lampung Perkuat Sinergi Cegah Konflik Manusia dan Satwa Liar

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi dengan Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS) dan Balai Taman Nasional Way Kambas (TNWK) dalam upaya pelestarian lingkungan dan pencegahan konflik antara manusia dan satwa liar di Provinsi Lampung.

Komitmen ini disampaikan Mirza saat menerima kunjungan Kepala BBTNBBS Ismanto dan Kepala Balai TNWK MHD Zaidi di ruang kerja gubernur, Bandar Lampung, Senin (14/4/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Mirza mengapresiasi berbagai langkah yang telah diambil untuk menjaga kelestarian ekosistem hutan dan satwa liar di Lampung.

Ia menegaskan bahwa konflik antara manusia dan satwa liar merupakan tantangan serius yang tidak hanya berdampak pada keselamatan dan ekonomi masyarakat, tetapi juga mengancam kelestarian satwa endemik seperti gajah sumatera dan harimau sumatera.

“Pemerintah Provinsi Lampung akan terus mendukung kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak dalam pengelolaan kawasan konservasi serta perlindungan keanekaragaman hayati,” ujar Mirza dalam rilis yang diterima Tribunlampung.co.id, Selasa (15/4/2025).

Kepala Dinas Kehutanan Lampung Ruchyansyah Dachlan mengungkapkan, konflik manusia dan satwa liar di Lampung terjadi akibat tumpang tindih penggunaan ruang, baik di dalam kawasan konservasi maupun hutan lindung.

Ia mencatat bahwa pergerakan satwa liar sering kali menimbulkan korban jiwa, kerusakan material, hingga dampak psikologis bagi masyarakat.

Berdasarkan data tahun 2021, kerugian ekonomi akibat konflik ini mencapai Rp 547,08 juta.

Faktor-faktor pemicu konflik antara lain fragmentasi habitat, berkurangnya koridor satwa, degradasi kualitas habitat, kebutuhan ruang hidup manusia, persepsi masyarakat terhadap satwa, hingga aktivitas perburuan liar.

Ruchyansyah juga memaparkan bahwa sepanjang periode 2021-2025, tercatat 1.658 kasus konflik manusia dan satwa liar di Lampung, dengan 9 korban jiwa dan 14 kasus luka-luka.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung telah membentuk Tim Koordinasi dan Satgas Penanggulangan Konflik Satwa Liar guna memberikan pendampingan dan bantuan logistik kepada masyarakat terdampak hingga melakukan patroli mitigasi konflik dan pemantauan pergerakan satwa, terutama gajah.

Kepala BBTNBBS Ismanto melaporkan bahwa hingga tahun 2024, realisasi program pemulihan ekosistem di TNBBS telah mencapai 9.016,7 hektare dari target 20.467,11 hektare.

Upaya tersebut mencakup identifikasi subjek pelaku keterlanjuran, sosialisasi, penanaman kembali pohon di areal keterlanjuran, hingga pelepasliaran satwa pakan harimau sumatera untuk mendukung ekosistem.

Kepala Balai TNWK MHD Zaidi menjelaskan, sejumlah langkah mitigasi konflik gajah sumatera, di antaranya pemasangan GPS collar sejak 2020 pada lima kelompok dan satu individu gajah soliter, pembentukan Masyarakat Mitra Polhut (MMP) sejak 2006, Elephant Response Unit (ERU) sejak 2016, pembangunan tanggul dan kanal, pembentukan tim terpadu penanganan interaksi satwa dengan penduduk, serta penyusunan peta jalan dan rencana aksi mitigasi konflik gajah di desa-desa penyangga TNWK.

Sebagai habitat penting bagi satwa kunci seperti gajah sumatera (Elephas maximus sumatranus) dan harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae), kedua taman nasional ini memegang peran strategis dalam konservasi keanekaragaman hayati yang keberlanjutannya sangat bergantung pada kerja sama semua pihak.

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)