Ditinjau Kementerian PU, Lahan di Jati Agung Lampung Diusulkan Jadi Lokasi Sekolah Rakyat

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi Lampung mengusulkan lahan seluas 10 hektare di Kota Baru, Jati Agung, Lampung Selatan, untuk dijadikan Sekolah Rakyat.

Kepala Dinas Sosial (Dissos) Provinsi Lampung, Aswarodi mengatakan, lokasi lahan itu sendiri telah ditinjau oleh tim dari Kementerian Pekerjaan Umum pada Senin (21/4) kemarin.

"Kemarin tim dari Kementerian PU yang berjumlah empat orang meninjau lokasi yang kita usulkan menjadi Sekolah Rakyat yang berada di Kota Baru dengan luasan 10 hektare," ujar Aswarodi saat dikonfirmasi, Selasa (22/4).

Menurut Aswarodi, peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi lahan serta alas hak kepemilikannya oleh Pemprov Lampung.

Dia pun menyebut lahan tersebut terbilang ideal untuk dijadikan pusat pendidikan jika dilihat dari rencana tata ruang dan wilayah (RTRW).

"Jadi Kementerian PU ini mau memastikan terkait dengan alas hak tanahnya dan lahannya lahan kosong,"

"Memang posisinya sangat cocok karena dari sisi RTRW peruntukannya sudah pas untuk area pendidikan," ucapnya.

Selain itu, dia juga memastikan jika tanah yang diusulkan tersebut telah memiliki sertifikat atas nama Pemprov Lampung dan tidak dalam sengketa.

"Alas haknya sudah sertifikasi, tanah sedang tidak dalam sengketa juga. Untuk luasan tanah nya yang diminta itu 5 sampai 10 hektare, dan kita usulkan 10 hektare," tuturnya.

Menurut Aswarodi usai dilakukan peninjauan, tim akan melaporkan kepada Menteri PU dan Kementerian Sosial.

Dia menuturkan, jika disetujui oleh pemerintah pusat, maka Sekolah Rakyat tersebut mulai dibangun pada Agustus 2025 mendatang.

"Setelah mereka meninjau dan memotret mereka akan sampaikan ke Kemensos dan PU untuk segera dipertimbangkan.

Dari informasi tadi kalau di acc tahun ini di bangun di Juli atau Agustus," ungkapnya.

Ia menambahkan, jika pihaknya juga mengusulkan lokasi lainnya untuk menjadi sekolah rakyat yang berlokasi di SMK Unggul Terpadu, Anak Tuha, Lampung Tengah.

"Untuk yang di SMK Unggul Terpadu akan ditinjau besok hari Kamis. Nantinya akan dipilih mana yang paling memungkinkan.

Dan ini semuanya full dari APBN, kita hanya diminta mengusulkan lokasi," jelasnya.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan terdapat sekitar 280 pemerintah kabupaten/kota yang telah mengusulkan penyelenggaraan program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Selain itu terdapat 53 titik Sekolah Rakyat yang sudah selesai disurvei dan akan mulai beroperasi pada tahun ini.(hur)

Pilihan Alternatif

Pemerintah pusat berencana akan membangun Sekolah Rakyat pada tahun ajaran baru 2025-2026 ini.

Untuk menghadapi ini, Pemerintah Provinsi Lampung telah menyiapkan dua lokasi untuk diusulkan ke Kementerian Sosial agar dijadikan Sekolah Rakyat.

Plh Sekretaris Provinsi (Sekprov) Lampung, M Firsada sebelumnya mengatakan, usulan dua lokasi tersebut sebagai pilihan alternatif untuk mendukung program pemerintah pusat.

"Dari Kementerian Sosial meminta agar pemerintah daerah mengusulkan lokasi sekolah rakyat. Syarat luasnya minimal 5 sampai 10 hektare dan diutamakan sudah ada bangunannya," kata Firsada saat diwawancara, Senin (17/3) silam.

Firsada pun mengatakan bahwa kedua lokasi yang akan di usulkan tersebut telah berdiri bangunan, yakni di SMA Unggul Terpadu Sulusuban, Lampung Tengah, dan UPTD Mardi Guna di Lempasing, Pesawaran.

"Ada dua opsi yang akan kita usulkan dan akan kita tinjau. Pertama posisinya ada di SMA Unggul Terpadu di Sulusuban dan kedua UPTD Mardi Guna di Lempasing," ungkapnya.

Dia menjelaskan, jika lokasi yang diusulkan sudah terdapat bangunan maka Sekolah Gratis akan dilaksanakan pada tahun 2025 ini.

Namun, jika lokasi yang diusulkan masih berupa lahan kosong, maka pembangunan Sekolah Rakyat akan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

"Kalau sudah ada lokasi dan bangunannya operasional Sekolah Rakyat akan dilaksanakan tahun ini.

Tetapi jika belum ada bangunan, akan dibangun oleh kementerian PU tahun ini dan proses operasional nya akan dilaksanakan tahun depan," kata dia. (hur)

Putus Mata Rantai Kemiskinan

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal mendorong berdirinya Sekolah Rakyat (SR) di Provinsi Lampung.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Sosial Aswarodi usai meninjau lokasi rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR), di Kota Baru Lampung Selatan, Senin (21/4).

Keberadaan SR ini guna memutus mata rantai kemiskinan dan sebagai bentuk nyata dukungan terhadap kebijakan dan program prioritas nasional di bidang pendidikan.

"Pak Gubernur memperjuangkan agar Sekolah Rakyat berdiri di Kabupaten Kota di Provinsi Lampung, dan menghimbau pemerintah kabupaten kota untuk mengusulkan, agar masing-masing dapat memiliki Sekolah Rakyat (SR)," ujar Aswarodi.

Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat (SR) diperuntukkan untuk orang miskin berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Sasaran peserta didik masyarakat miskin desil 1, yakni mencakup data warga miskin ekstrem dengan pendapatan di bawah Rp400 ribu.

"Orangtua boleh miskin, tetapi anak-anak tidak boleh miskin, jadi sekolah rakyat, merupakan strategi pak Prabowo, dan Pemerintah Provinsi Lampung menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung program Presiden Prabowo Subianto melalui rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Provinsi Lampung," tambah Aswarodi.(rls)