Pengamat: Partisipasi Pemilih Jadi Tantangan pada PSU Pilkada Pesawaran 

Sejumlah pertanyaan pun bermunculan, seperti siapa yang berhak mencalonkan pasangan calon pasca-putusan MK, serta apakah pasangan calon dapat kembali bertarung tanpa melalui proses pendaftaran ulang di KPU. 

"Hal ini harus menjadi perhatian serius agar potensi kerawanan dalam PSU dapat diminimalisir, mengingat biaya PSU ini tidak sedikit," tegas Tiyas. 

Selain itu, setelah KPU Pesawaran kembali menetapkan dua pasangan calon, pengawasan ekstra perlu dilakukan untuk mencegah pelanggaran seperti kampanye di luar jadwal, pembagian alat peraga kampanye (APK) di luar ketentuan, serta keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam proses PSU. 

Tiyas juga menekankan pentingnya profesionalisme Bawaslu Pesawaran dalam menangani laporan dan temuan pelanggaran.  

Ia berharap Bawaslu dapat bekerja secara akuntabel dan transparan, serta tidak mempersulit masyarakat dalam proses pelaporan. 

"Bawaslu juga harus mendorong jajaran ad hoc-nya untuk aktif melakukan pengawasan agar tidak muncul kesan bahwa mereka hanya 'makan gaji buta'," pungkasnya. 

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)