Guru Malas Bakal Dikirim Dedi Mulyadi ke Barak Militer, Evaluasi Total Pendidikan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Jawa Barat - Guru dan pegawai malas bakal dikirim Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ke barak militer.

Upaya tersebut dilakukan Dedi Mulyadi demi meningkatkan etos kerja guru dan pegawai di dunia pendidikan Jawa Barat.

Menurut Dedi Mulyadi, kegiatan ini sebagai upaya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan di Jawa Barat.

Diketahui atas kebijakan Dedi Mulyadi mengirim siswa yang bermasalah ke barak militer, Gubernur Jawa Barat tersebut kini disorot. 

Kini Dedi yang akrab disapa KDM berencana mengirimkan guru dan pegawai yang kurang disiplin ke barak militer sebagai bagian dari pembinaan karakter.

Hal itu diungkapkan Gubernur saat mengunjungi Makodim 0610 Sumedang guna meninjau kegiatan Penguatan Karakter dan Bela Negara bagi pelajar di Kabupaten Sumedang, Jumat (9/5/2025).

Ia mengatakan, langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan dan etos kerja.

"Ke depan guru yang malas atau pegawai yang malas akan dimasukkan barak tentara," tuturnya, dikutip dari TribunJabar.id.

KDM menilai tumbuhnya anak-anak nakal yang tidak terkendali merupakan bagian dari introspeksi pendidikan.

"Bahwa sistem pembelajaran dan mengajar kita di sekolah serta kewibawaan guru menjadi faktor kenapa anak-anak berprilaku seperti ini. Untuk itu pendidikan harus melakukan evaluasi secara total, baik terhadap sistem maupun guru-guru di sekolah," katanya. 

Selain itu, program tersebut juga akan menyasar orang-orang yang suka berbuat onar.

"Nanti dalam waktu tidak terlalu lama, sekitar bulan Juli, orang yang mabuk dijalanan atau orang yang bikin rusuh dimana-mana akan saya masukin barak tentara," ujar Dedi Mulyadi.

"Karena mereka mempunyai keluarga, maka akan dipekerjakan dalam pekerjaan konstruksi pemerintah dan mereka mendapat honor dari pekerjaan. Ini akan dilaksanakan secara bertahap," katanya.

Dedi menekankan bahwa program barak militer bukan bertujuan untuk pendidikan militer, melainkan untuk mengembalikan kedisiplinan siswa. 

Hal ini karena berbagai metode diterapkan dalam pembinaan tersebut.

"Yang punya metode bupati, ini pengelolaannya di bawah bupati dan Dandim, diawasi Danrem, Polri juga nanti mengawasi, bagaimana mereka menghilangkan kebiasaan berkendaraan di bawah umur dan gadget." 

"Ada tes psikologi, kesehatan, kecukupan gizi, dan lainnya sudah cukup. Ini menunjukkan kepada publik bahwa ini bukan pendidikan militer, tapi kedisiplinan agar siswa mau minum air putih, makan bergizi, mau berolahraga," kata KDM.

Kegiatan ini rencananya tidak hanya dilaksanakan di Sumedang, tetapi juga akan diterapkan di beberapa kabupaten/kota. 

Dedi bahkan mendorong bupati dan wali kota untuk tidak ragu meniru langkah serupa.

"Terus, banyak, kemarin kan Cianjur, kemudian nanti Bekasi, Kota Bekasi, pokoknya semua daerah yang berkebutuhan. Bupatinya jangan gengsi, nanti daerah lain sudah tertib, ini ribut geng motor," katanya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com

BACA BERITA POPULER