Pernyataan Dedi Mulyadi Bikin DPRD Tersinggung sampai Ancam Tak Mau Bahas Raperda

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Jawa Barat - Pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ternyata menyinggung DPRD hingga mengancam tak akah bahas ranperda.

Itu jika Dedi Mulyadi tidak membuat klarifikasi atas pernyataan yang menyinggung DPRD Jawa Barat.

Akibat pernyataan Dedi Mulyadi, anggota Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat walk out dari rapat Paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) bersama Wakil Gubernur Jawa Barat.

Rapat paripurna tersebut diselenggarakan Jumat (16/5/2025) di Gedung DPRD Jawa Barat.

Aksi walk out ini disebabkan anggota DPRD Jabar Fraksi PDIP geram terhadap pernyataan Dedi saat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Cirebon, pada 7 Mei 2025.

"Sembilan hari yang lalu, Gubernur di acara sakral, ada pernyataan Gubernur yang menurut saya ini perlu kita sikapi."

"Beliau menyampaikan dan saya berpikiran Beliau mendiskreditkan DPRD Jabar. Gubernur ini sepertinya tidak membutuhkan pendapat teman-teman DPRD," kata anggota DPRD Jabar Fraksi PDIP, Doni Maradona Hutabarat, Jumat, dilansir TribunJabar.id.

Seperti apa pernyataan Dedi yang membuat geram anggota DPRD Jabar Fraksi PDIP?

Pada 7 Mei 2025, Dedi menghadiri Musrenbang di Cirebon.

Dalam kesempatan itu, ia membahas soal pembangunan di hadapan para Kepala Desa (Kades) se-Jabar.

Dedi mengungkapkan, selama menjalankan kebijakan, ia tidak pernah memikirkan soal anggaran.

Yang paling penting menurutnya adalah program itu bisa berjalan dan terlaksana.

"Duit mah nuturkeun (mengikuti). Rezeki mah mengikuti karena saya punya keyakinan memimpin tidak harus selalu ada duit," ujar Dedi.

Ia kemudian menyinggung pembangunan di masa lalu yang tak membutuhkan persetujuan DPR.

"Para raja dulu tidak menyusun APBD. VOC membangun negara di Cirebon ini, tidak ada persetujuan DPR," tutur Dedi.

Lebih lanjut, Dedi mengatakan kolaborasi dalam memimpin jangan hanya dimaknai berkumpul untuk rapat membahas pleno satu, dua, maupun tiga.

Menurut pendapatnya, kolaborasi adalah semua pihak bekerja sama saat ada tindakan darurat untuk kemanusiaan, keadilan, dan rakyat.

"Minimal mendoakan, atau minimal diam, atau kalau mau ngomong silahkan ngomong sepuas hati," kata dia.

Dedi Mulyadi Diminta Klarifikasi

Buntut pernyataannya itu, Dedi Mulyadi didesak untuk menyampaikan klarifikasi.

Bahkan, Doni Maradona Hutabarat mengancam Fraksi PDIP ogah terlibat apapun dengan Dedi, sebelum mantan Bupati Purwakarta itu memberikan penjelasannya.

"Kalau Gubernur tidak klarifikasi, apapun yang Gubernur ajukan untuk dibicarakan di DPRD, Fraksi PDIP tidak mau terlibat," tegas Doni.

Ia lantas mengingatkan, antara Gubernur dan DPRD, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri.

Pasalnya, negara Indonesia dibentuk berdasarkan trias Politika.

Doni pun menekankan, apabila Dedi tak kunjung menyampaikan klarifikasi, maka Raperda tak perlu dibahas.

"Ini negara yang dibentuk berdasarkan trias Politika, dia (Dedi) tidak bisa berjalan sendiri," sindir Doni.

"Saya berharap pimpinan bisa menyampaikan bahwa Gubernur harus mau klarifikasi di acara Musrembang 7 Mei lalu."

"Saya tunggu DRPD tidak ada yang bersuara terhadap pernyataan itu."

"Kalau memang tidak butuh DRPD, ya udah tidak dibahas Raperda di DPRD," pungkasnya.

Setelah pernyataannya, Doni pun mengajak rekan-rekannya sesama Fraksi PDIP untuk walk out.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com

BACA BERITA POPULER