Petani Singkong Lampung Tengah Minta Pemerintah Pertahankan Harga Rp 1.350 per Kg, Rafaksi 30 Persen

“Kita ingin harga ini diberlakukan secara nasional agar tidak terjadi ketimpangan dan merugikan petani Lampung. Jika impor masih masuk dan harga di luar lebih murah, maka singkong kita akan kalah bersaing,” tegasnya.

Ia berharap pembahasan larangan terbatas (lartas) impor tapioka yang sedang dibahas pemerintah pusat dan DPR RI dapat segera tuntas bulan ini.

“Kalau bisa, bulan ini ada keputusan nasional soal harga bahan baku dan pengaturan impor. Supaya pabrik bisa stabil produksi dan petani tidak dirugikan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Mikdar menegaskan bahwa DPRD Lampung akan mendorong lahirnya Peraturan Daerah (Perda) tentang singkong.

Beberapa rekomendasi akan dimasukkan, seperti penyediaan bibit unggul, pupuk khusus singkong, alat pertanian, hingga pembinaan petani dan pengaturan sistem timbangan kadar aci.

“Kita harap pengusaha juga aktif membina petani. Dengan pengaturan yang jelas dalam Perda, maka hubungan antara petani dan pengusaha lebih sehat dan saling menguntungkan,” jelasnya.

Pansus juga akan segera mengusulkan pengesahan di paripurna, mengingat situasi tataniaga singkong saat ini sudah mulai membaik.

“Melihat perkembangan ini, kita ingin percepat pengesahan hasil kerja Pansus melalui paripurna. Semoga bisa menjadi solusi permanen bagi persoalan harga dan produksi singkong di Lampung,” pungkas Mikdar. (TRIBUNLAMPUNG.CO.ID/Fajar Ihwani Sidiq)