Puan Maharani Desak Budi Arie Setiadi Klarifikasi soal Tudingan PDIP Terlibat Judol

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi diminta Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Puan Maharani untuk membuat klarifikasi setelah menyebut PDIP terlibat dalam judi online atau judol.

Menurut Puan Maharani hal itu dilakukan untuk menghindari fitnah terhadap partainya karena sudah bicara sembarangan.

"Untuk menghindari fitnah dari Pak Menteri tolong untuk mengklarifikasi hal tersebut. Jangan kemudian bicara sembarangan, tolong diklarifikasi," kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025).

Ketua DPR RI ini menjelaskan bahwa ucapan Budi Arie bisa saja menyakiti kader partai berlambang banteng moncong putih itu.

"Karena menyebutkan satu nama atau satu lembaga tanpa bukti ya tentu saja pasti ada pihak-pihak yang kemudian tersakiti. Jadi sebaiknya klarifikasi terkait hal tersebut," ujar Puan. 

Terpisah, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengatakan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri tersinggung dengan ucapan Budi Arie.

Menurut Deddy, PDIP bukan lembaga perorangan. Dia menganggap pernyataan Budi Arie keterlaluan.

"Oh sudah tahu, ibu cukup tersinggung dengan ucapan itu karena PDIP itu kan institusi, bukan orang per orang. Si Budi Arie kan langsung menyebutkan PDIP. Itu keterlaluan," tegasnya.

Deddy menegaskan PDIP akan melaporkan Budi Arie ke penegak hukum apabila tidak mencabut pernyataannya.

"Kita akan melakukan upaya hukum kalau dia tidak mencabut pernyataannya. Karena apa yang disampaikan itu kan kepada wartawan dan itu kemudian menjadi konsumsi publik," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan sempat beredar di media sosial rekaman diduga suara Budi Arie diwawancara terkait dengan kasus judi online.

Dalam rekaman itu, Budi Arie membawa-bawa nama Menko Polkam Budi Gunawan dan PDIP dalam pusaran kasus judol di Indonesia.

Penyeretan nama Budi Gunawan dan PDIP tersebut mencuat di tengah nama Budi Arie yang muncul dalam dakwaan kasus dugaan perlindungan situs judol oleh sejumlah oknum pegawai Kemenkominfo. 

Dakwaan tersebut dibacakan oleh jaksa penuntut umum (JPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu, 14 April 2025.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com