Berita Lampung
Uang Komite untuk SMA dan SMK Dihapus Pemprov Lampung Mulai Tahun Ajaran Baru
Uang komite untuk satuan pendidikan SMA, SMK dan SLB negeri bakal dihapus Pemprov Lampung mulai tahun ajaran mendatang.
Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Uang komite untuk satuan pendidikan SMA, SMK dan SLB negeri bakal dihapus Pemprov Lampung mulai tahun ajaran mendatang.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amirico, mengatakan kebijakan tersebut diputuskan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat rapat koordinasi bersama kepala sekolah
"Berdasarkan arahan Pak Gubernur yang disampaikan dihadapan para kepala sekolah SMA, SMK dan SLB Negeri se Lampung, beliau berkomitmen dan memastikan bahwa inshaAllah uang komite akan kita hapuskan," ujar Thomas, Kamis (5/6/2025).
Thomas menuturkan jika dana operasional terkait dengan pengelolaan pendidikan di seluruh satuan pendidikan akan didukung oleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) baik yang bersumber dari APBD maupun APBN.
"Insyaallah dana operasional terkait dengan pengelolaan pendidikan di seluruh satuan akan didukung dari APBD, dan ini akan berjalan pada tahun ajaran 2025/2026," sambungnya.
Thomas menuturkan, jika penghapusan uang komite tersebut dipastikan berlaku untuk sekolah negeri.
"Ini skema baru untuk sekolah negeri, nanti insyaallah kita akan lihat kedepan untuk swasta," kata dia.
"Jadi sementara ini berlaku untuk 203 ribu siswa di Lampung di 352 sekolah dimana 227 SMA, 112 SMK dan 13 SLB Negeri," jelasnya.
Thomas pun meminta pihak sekolah mematuhi hal tersebut dan tidak lagi memungut biaya pendaftaran atau pungutan apapun dari orang tua siswa.
"Tadi disampaikan kepada pihak sekolah untuk tidak lagi memungut biaya pendaftaran, untuk tidak lagi memungut apapun, kecuali mungkin perorangan yang benar-benar mampu atau CSR perusahaan diperbolehkan," kata dia.
"Sekolah tidak boleh lagi mengumpulkan orang tua siswa maupun meminta sumbangan untuk operasional sekolah karena nanti insyaallah seluruh operasional sekolah akan dibantu oleh APBD," sambungnya.
Thomas menyebut jika keputusan tersebut sesuai keinginan Gubernur Lampung untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar dapat diakses oleh seluruh masyarakat.
"Gubernur ingin kualitas pendidikan di Lampung menjadi baik, semua masyarakat memiliki akses pendidikan yang afirmatif benar-benar pendidikan yang membantu masyarakat yang tidak mampu agar bisa sekolah gratis khusus nya SMA, SMK negeri," pungkasnya.
(Tribunlampung.co.id/Hurri Agusto)
--
Progres Sekolah Rakyat di Lampung Capai 70 Persen, MPLS Dijadwalkan 15 Agustus |
![]() |
---|
Pedagang Bendera di Pringsewu Tak Jual Bendera One Piece |
![]() |
---|
Harga Bendera di Pringsewu Turun, Ditawarkan Mulai Rp 35 Ribu |
![]() |
---|
Ketua Parpol Apresiasi Pertemuan Silahturahmi dengan Gubernur Lampung |
![]() |
---|
Buruh Tani di Pringsewu Terlibat Curanmor, Ada Dua Peran Pelaku |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.