Sekprov Lampung Dorong ASN Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Sekretaris Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN)  Pemprov Lampung meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital yang berorientasi pada hasil.

Hal itu disampaikan Marindo saat membuka kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan Instansi Vertikal Tahun 2025 di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Daerah Provinsi Lampung, Bandar Lampung, Selasa (24/6/2025).

Pada kesempatan itu, Marindo berpesan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penguatan kemampuan dalam transformasi birokrasi.

Marindo mengatakan, jika Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik tersebut sesuai dengan arahan Gubernur Mirza saat pelantikan Sekdaprov Lampung 20 Juni 2025 lalu.

Menurutnya, salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah melalui Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) yang digelar sebagai bagian dari strategi peningkatan kompetensi pejabat struktural.

Dia menuturkan, pelatihan ini merupakan langkah strategis untuk mencetak pejabat administrator yang tidak hanya memahami tugas struktural, tetapi juga memiliki kompetensi manajerial dan jiwa kepemimpinan yang kuat.

Menurutnya, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik saat ini semakin tinggi, oleh karena itu, ASN harus mampu bekerja cepat, adaptif, dan berorientasi pada hasil. 

"Masyarakat tidak lagi bisa menerima pelayanan yang lamban, tidak responsif, dan tidak berorientasi pada hasil," tegasnya.

Marindo juga menekankan pentingnya transformasi digital dalam birokrasi. 

Di mana, kata dia, birokrasi masa depan harus efisien, adaptif, berbasis digital dan fokus pada kinerja guna menyongsong Visi Indonesia Emas 2045.

Dia melanjutkan, Pemprov Lampung telah melakukan berbagai langkah untuk mendukung visi tersebut, seperti menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara terintegrasi, menata kelembagaan serta mendorong reformasi pelayanan publik menuju digitalisasi yang inklusif.

"Transformasi pelayanan publik menjadi hal yang tidak bisa ditawar lagi. Kita harus berani bergerak ke arah layanan publik berbasis digital yang responsif, adaptif, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Marindo juga menyebut penerapan sistem kerja seperti Integrated Digital Workspace dan flexiwork sebagai langkah nyata dalam meningkatkan fleksibilitas kerja ASN tanpa mengorbankan produktivitas.

Kepala BPSDM Daerah Provinsi Lampung Muhammad Alhusnuriski menyebut bahwa penyelenggaraan PKA ini ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi umum dalam rangka pemenuhi standar kompetensi manajerial dalam jabatan administrator.

(Tribunlampung.co.id/Hurri Agusto)