Hamartoni Ahadis Usung Program Puskesmas Mider di Lampung Utara

Ini menjadi kelemahan tersendiri. Pertama, cara berpikir atau mindset. Pertama, kita tanamkan kepada mereka (ASN) bahwa yang menjadi majikan itu adalah masyarakat, sedangkan birokrat adalah pelayan.

Dari segi tempat, pelayanan publik yang diinginkan masyarakat adalah di tempat mereka sendiri, sehingga kita melakukan upaya agar bisa menjangkau masyarakat yang jauh, yakni dengan memenuhi kebutuhan masalah armada. 

Kemudian yang kedua masalah digital sebagai teknologi pendukung. Jadi kita jemput bola, dan ini sudah dilakukan Disdukcapil.

Ketika masyarakat membutuhkan mengurus KK, KTP, ada kemudahan yang diberikan ke masyarakat sehingga mereka tidak perlu datang ke ibu kota kabupaten.

Dalam pelaksanaannya, ini harus ada SOP (standard operating procedure), penyelesaiannya maksimal lima hari, dan tidak boleh ada biaya kecuali yang sudah ditentukan oleh perundang-undangan.

Kedua, kita ada program di bidang kesehatan, yakni Puskesmas Mider. Ini adalah replikasi dari Diskes provinsi, dimana kita ingin ada puskesmas keliling yang kita beri nama Puskesmas Mider.

Perbedaannya dengan puskesmas keliling, itu tidak dilengkapi fasilitas kesehatan. Tetapi ini dengan standar di dalam armada itu ada pranata kesehatan dikawal paramedis. Mereka keliling melakukan pengobatan.

Memang ini butuh waktu karena ini menyangkut masalah biaya. Tetapi kita harus lakukan tahun ini.

Kita harap perbankan ataupun swasta bisa membantu untuk kebaikan Lampung Utara ke depan. Karena Lampung Utara ini bukan milik perorangan, tetapi milik kita bersama.

Lampung Utara juga dikenal sebagai lumbung padi. Sebagai lulusan pertanian, bagaimana Anda melihat potensi pertanian di Lampung Utara?

Pada tahun 1991, sebelum ada proses politik yang menyebabkan pemekaran kabupaten, Lampung Utara ini adalah penyumbang pangan bersama Lampung Tengah dan Selatan.

Di Lampung Utara dominan tanaman padi, palawija, seperti sawah, ubi kayu, jagung, dan lainnya. Saat ini tinggal bagaimana pemerintah mulai daerah hingga pusat mengintervensi agar produktivitas hasil pertanian bisa meningkat. Tentu ini harus dilengkapi alat pertanian yang layak teknologi serta pendanaan (modal).

Artinya, harus ada sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat untuk mewujudkan atau mengubah dari cara tradisional ke cara modern.

Terkait infrastruktur jalan, bagaimana kondisi di Lampung Utara?

Berdasarkan data statistik BPS tahun 2024, panjang jalan Lampung Utara yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah sepanjang 1.114 kilometer. Ini dibagi dua, di mana jalan mantap 53 persen, sisanya jalan tidak mantap. Artinya, ada sekitar 500 kilometer jalan yang kategorinya rusak berat, sedang, dan rusak ringan.