DPRD Lampung Selatan Setujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024

Tribunlampung.co.id, Lampung Selatan - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam sidang paripurna, Senin (30/6/2025).

Sekretaris Daerah (Sekda) Supriyanto mengucapkan terima kasih atas kerja keras seluruh pimpinan dan anggota DPRD dalam membahas hingga menyetujui raperda tersebut.

"Atas nama pemerintah daerah, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada DPRD Lampung Selatan yang telah bekerja keras membahas dan menyetujui raperda ini," ujarnya.

Ia menegaskan persetujuan raperda ini merupakan hasil dari sinergi dan penyamaan persepsi antara eksekutif dan legislatif dalam membangun Kabupaten Lampung Selatan secara bersama-sama.

"Semangat kolaborasi ini harus terus dijaga, tidak hanya dalam pembahasan APBD, tetapi juga dalam pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik," ujarnya.

Raperda yang telah disetujui itu selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Lampung untuk dievaluasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

"Sebagai tindak lanjut, raperda akan dikirimkan ke Gubernur paling lambat tiga hari setelah disetujui, untuk mendapatkan evaluasi sebelum ditetapkan menjadi Perda," ujarnya.

Ia menekankan laporan pertanggungjawaban APBD adalah cerminan langsung dari kinerja perangkat daerah.

Oleh karena itu, seluruh kepala perangkat daerah diimbau untuk terus meningkatkan etos kerja dan memastikan pelaksanaan APBD berjalan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

"Saya minta seluruh jajaran perangkat daerah untuk bahu-membahu mengoptimalkan pelaksanaan APBD, baik tahun ini maupun tahun depan, demi mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkualitas," ujarnya.

Ia juga mengapresiasi berbagai masukan, kritik, dan saran dari DPRD selama proses pembahasan.

Menurutnya, semua itu merupakan bagian penting dari proses perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik

( Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus )