DPRD Lampung Minta Pemerintah Pusat Evaluasi Kebijakan Penyerapan Jagung

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Komisi II DPRD Provinsi Lampung meminta pemerintah pusat mengevaluasi kebijakan penyerapan jagung yang mensyaratkan kadar air maksimal 14 persen. 

Ketua Komisi II DPRD Lampung, Ahmad Basuki,  menilai hal ini menyulitkan petani dan membuat mereka belum sepenuhnya menikmati harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp 5.500 per kilogram.

"Lampung ini termasuk Provinsi penghasil jagung terbesar keenam di Indonesia. Artinya, banyak petani menggantungkan hidupnya dari komoditas jagung, selain padi," ujar Ahmad Basuki, Selasa (1/7/2025)

"Kami berharap petani jagung juga bisa merasakan kebahagiaan seperti petani padi, yang saat ini menjual hasil panennya dengan harga Rp 6.500 tanpa persyaratan kadar air," Jelas sosok yang akrab di sapa Abas ini.

Menurutnya, Bulog sebelumnya telah menyerap jagung petani pada periode Februari hingga April 2025 dengan harga sesuai mandat Presiden, yakni Rp 5.500 per kilogram tanpa syarat kadar air. 

Namun sejak Mei, penyerapan dihentikan karena adanya surat dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang mewajibkan kadar air maksimal 14 persen dalam pembelian jagung.

"Petani sangat keberatan dengan syarat kadar air ini, karena rata-rata jagung pipilan hasil panen petani masih memiliki kadar air antara 34-35 persen," ucapnya.

"Untuk mencapai kadar air 14 persen, mereka harus melakukan pengeringan yang butuh waktu dan biaya, apalagi saat musim hujan seperti sekarang," jelasnya.

Ia menyebut, pengeringan manual menggunakan lantai jemur hanya mampu menurunkan kadar air hingga 17 persen. 

Sisanya, petani membutuhkan alat pengering (dryer), namun alat tersebut jumlahnya masih sangat terbatas.

"Kalau pemerintah bisa membeli padi tanpa syarat kadar air, kenapa jagung tidak bisa? Kami minta kebijakan ini ditinjau ulang," terangnya.

"Kami sudah komunikasi dengan jaringan Komisi II di DPRD Jawa Timur, NTB, dan Jawa Tengah sesama daerah penghasil jagung untuk bersuara bersama ke pemerintah pusat," tambahnya.

Abas juga telah memanggil pihak Bulog untuk membahas persoalan ini.

Dalam pertemuan tersebut, Bulog menyatakan kesediaan menyerap jagung petani dengan persyaratan apapun selama ada surat resmi dari Bapanas.

Sementara itu, di lapangan, harga jagung pipilan kering yang dibeli dari petani di Lampung masih bervariasi, mulai dari Rp 3.000 hingga Rp 5.500 per kilogram, tergantung kadar air dan kualitas jagung.

"Kami berharap Bulog dan pemerintah pusat bisa mendengar aspirasi ini, agar petani jagung juga bisa tersenyum seperti halnya petani padi," pungkasnya.

(Tribunlampung.co.id/Hurri Agusto)