Pemprov Lampung Prioritaskan Belanja Wajib dan Program Pembangunan 

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 serta dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yakni RPJMD Tahun 2025–2029 dan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

Penyampaian jawaban tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dalam Rapat Paripurna di Ruang Sidang DPRD Lampung, Rabu (2/7/2025).

“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, kami menyampaikan terima kasih atas kritik, saran, dan apresiasi dari seluruh fraksi,” kata Wagub Jihan.

Menurut Jihan, seluruh masukan menjadi bentuk komitmen bersama dalam menyempurnakan Raperda dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Wagub Jihan mengungkapkan beberapa poin utama dalam jawaban Pemprov, termasuk soal realisasi pendapatan daerah yang tercatat mencapai 86,33 persen atau meningkat Rp464 miliar dibanding tahun sebelumnya.

Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai 85,73 persen. Pemprov menyatakan tetap memprioritaskan belanja wajib serta menjalankan program pembangunan yang telah direncanakan secara maksimal meskipun di tengah keterbatasan anggaran.

“Kami terus berkomitmen mempertahankan opini WTP dari BPK RI untuk ke-11 kalinya. Hal ini tentu tidak terlepas dari dukungan DPRD,” katanya.

Pemprov Lampung juga menekankan pentingnya inovasi perangkat daerah dan kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka kemiskinan, mempercepat pemulihan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja.

Terkait Raperda RPJMD Tahun 2025–2029, Jihan menyebutkan bahwa dokumen ini merupakan penjabaran visi-misi kepala daerah dan berpedoman pada RPJMN serta RPJPD Lampung 2025–2045.

“RPJMD ini akan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, serta penguatan infrastruktur,” katanya.

Ia menambahkan, RPJMD disusun berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan pendekatan inklusif, mengarusutamakan kelompok rentan, serta tata kelola pemerintahan yang efektif.

Beberapa skema pendanaan non-APBD yang akan didorong antara lain kerja sama dengan badan usaha (KPBU), optimalisasi CSR, pendanaan hijau (green finance), hingga sinergi dengan BUMN/BUMD.

Menanggapi masukan dari sejumlah fraksi, Jihan menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan ekstrem menjadi prioritas. Selain itu, Pemprov juga akan fokus pada penguatan sektor unggulan, percepatan investasi, pengembangan UMKM, hingga peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

“Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan terus ditingkatkan, termasuk dengan penguatan akses terhadap air bersih, perumahan layak, dan layanan dasar lainnya,” jelasnya.

Untuk infrastruktur, Wagub menyebut pembangunan akan diarahkan pada jalan-jalan penghubung sentra produksi, kawasan industri, dan pusat pertumbuhan ekonomi.