Mahar Pernikahan Anak Dedi Mulyadi dengan Putri Karlina, Hewan Ternak

Wakil Bupati Garut Putri Karlina marah setelah mengetahui kabar kepala sekolah di Garut akan libur selama tiga hari: 15, 16, dan 17 Juli 2025 jelang pernikahannya dengan Maula Akbar Mulyadi, anak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Putri Karlin pun langsung memberikan klarifikasi lewat unggahan di akun Instagramnya.

Putri Karlina mengaku marah sekali saat mengetahui kabar tersebut.

Dia menegaskan akan membuat surat edaran yang melarang sekolah meliburkan siswa karena acara pernikahannya.

Sebelumnya, beredar kabar Kepsek di Garut meliburkan siswa demi menghormati acara pernikahan Wakil Bupati Garut, Putri Karlina.

Pesan berantai itu menyebutkan bahwa kegiatan belajar-mengajar akan diliburkan selama tiga hari, yakni pada 15, 16, dan 17 Juli 2025.

Informasi ini dikaitkan langsung dengan agenda pernikahan Wakil Bupati Garut, Putri Karlina.

Narasi tersebut menyebutkan seolah-olah ada keputusan resmi dari pihak pemerintah daerah untuk memberikan waktu libur demi menghormati acara keluarga pejabat tersebut. 

Tak sedikit orang tua yang mempercayai dan menyebarkan kembali informasi tersebut tanpa verifikasi, membuat kabar ini seolah menjadi kenyataan di tengah masyarakat.

Setelah kabar tersebut menjadi viral, kini Putri Karlina menyampaikan klarifikasinya. 

Melalui Instagramnya, Putri Karlina resmi menegaskan bahwa seluruh kegiatan akademik tetap berjalan normal sesuai kalender pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tidak ada perubahan jadwal atau kebijakan khusus yang mengatur libur sekolah karena peristiwa pribadi milik pejabat daerah.

“SUMPAH INI AKU MARAH BANGET YA! Pak Bupati sudah kutelepon, dan beliau juga kaget ada yg begitu. Akan ditekankan melalui surat edaran Disdik bahwa tidak boleh ada yang meliburkan diri!!!!!” kata Putri Karlina melalui unggahan Instagram Story pribadinya pada Senin (14/7/2025). 

Tak berhenti di situ, Putri juga mengumumkan akan melakukan inspeksi mendadak ke sekolah-sekolah negeri di sekitar Garut Kota. 

“Besok saya akan keliling acak ke SD dan SMP Negeri sekitaran Garut Kota. Yang gak ada aktivitas belajar, siap-siap kena SANKSI.”

Informasi yang sempat viral itu akhirnya diklasifikasikan sebagai hoaks karena tidak memiliki dasar hukum maupun administrasi yang sah. 

Bahkan, tidak ada surat edaran resmi yang bisa dijadikan rujukan sebagai penguat informasi.

( Tribunlampung.co.id / Kompas.com )