15 Tahun Terakhir, Angka Kemiskinan di Lampung Turun 10 Persen

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Bandar Lampung- Angka kemiskinan di Provinsi Lampung kembali menunjukkan tren penurunan. 

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung mencatat, persentase penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 10,00 persen.

Angka ini menurun 0,62 persen poin dibandingkan September 2024 yang tercatat 10,62 persen, dan turun 0,69 persen poin dibandingkan Maret 2024.

Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution, mengatakan penurunan angka kemiskinan dalam jangka panjang terbilang signifikan.

“Angka kemiskinan perlu dilihat dalam perspektif jangka panjang. Pada 2010, persentase penduduk miskin di Lampung mencapai 18,96 persen. Kini, setelah 15 tahun, turun menjadi 10 persen,” ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (25/7/2025).

Terkait potensi penurunan lebih lanjut, Ahmadriswan menilai hal itu masih mungkin dicapai lewat kebijakan pemerintah yang tepat sasaran.

“Apakah data ini sudah stagnan atau masih bisa ditekan lebih jauh? Menurut saya masih bisa. Dengan kebijakan berbasis data, upaya pengurangan kemiskinan dan pengangguran bisa semakin efektif,” kata dia.

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 tercatat 887,02 ribu orang. 

Jumlah ini turun 52,28 ribu orang dibandingkan September 2024, serta berkurang 54,21 ribu orang dibandingkan Maret 2024.

“Jika dilihat berdasarkan wilayah, penurunan kemiskinan di perdesaan lebih besar dibandingkan di perkotaan,” ujar Ahmadriswan.

Persentase penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2025 sebesar 7,49 persen, turun 0,42 persen poin dari September 2024. 

Di perdesaan, angkanya sebesar 11,32 persen, turun 0,72 persen poin dari sebelumnya 12,04 persen.

Secara jumlah, penduduk miskin di perkotaan turun dari 239,51 ribu menjadi 229,16 ribu orang. Di perdesaan, dari 699,80 ribu menjadi 657,85 ribu orang.

Ahmadriswan menjelaskan, BPS mengukur kemiskinan berdasarkan pendekatan pengeluaran untuk kebutuhan hidup layak.

Karena itu, ia menilai penurunan angka kemiskinan harus disertai strategi jangka pendek berupa bantuan sosial dan strategi jangka panjang melalui pemberdayaan masyarakat.

“Program pengentasan kemiskinan harus konvergen dan tepat sasaran. Salah satu kunci ketepatan itu adalah ketersediaan data. Alhamdulillah, sekarang pemerintah sudah memiliki data tunggal sosial ekonomi nasional yang bisa dimanfaatkan semua pihak,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya pemutakhiran data secara berkala, serta meminta dukungan media untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memperbarui data mereka.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Digital (Komdigi) Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, menyampaikan bahwa data BPS menjadi acuan penting Pemprov dalam merumuskan kebijakan.

“Pak Gubernur sudah berkomitmen lewat berbagai program pemberdayaan desa, salah satunya Desaku Maju. Program ini mencakup pelayanan digital desa, pengembangan SDM, hingga penguatan koperasi Merah Putih yang berdampak pada ekonomi desa,” ungkap Ganjar.

Ia menambahkan, program Sekolah Rakyat dan makan bergizi gratis juga mendukung penguatan daya tahan masyarakat terhadap risiko kemiskinan.

“Kami berusaha agar masyarakat miskin tidak jatuh lebih dalam. Saat ini angka pengangguran di Lampung juga lebih rendah dari rata-rata nasional. Ini menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi Lampung sejalan dengan turunnya pengangguran dan kemiskinan,” ujarnya.

BPS mencatat, garis kemiskinan pada Maret 2025 sebesar Rp612.451 per kapita per bulan. 

Komposisinya terdiri dari garis kemiskinan makanan sebesar Rp457.878 (74,76 persen) dan nonmakanan sebesar Rp154.573 (25,24 persen).

Dengan rata-rata anggota rumah tangga miskin sebanyak 4,69 orang, maka garis kemiskinan per rumah tangga di Provinsi Lampung mencapai Rp2.872.395 per bulan.

Dibandingkan September 2024, nilai garis kemiskinan ini naik 2,24 persen. Sedangkan dibanding Maret 2024, naik 4,42 persen.

Komoditas makanan yang paling besar menyumbang garis kemiskinan antara lain beras (19,22 persen di perkotaan dan 23,09 persen di perdesaan), rokok kretek filter, telur ayam ras, cabai rawit, tempe, dan kopi. 

Sementara untuk nonmakanan, kontribusi terbesar berasal dari perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi.

Dari sisi kedalaman dan keparahan kemiskinan, indeks juga menurun. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) turun dari 1,49 pada September 2024 menjadi 1,38 pada Maret 2025. 

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) turun dari 0,396 menjadi 0,344.

Namun, indeks tersebut masih lebih tinggi di perdesaan. Pada Maret 2025, nilai P1 di perkotaan adalah 0,867, sedangkan di perdesaan 1,893. Untuk P2, di perkotaan 0,164 dan perdesaan 0,439.

Ahmadriswan menambahkan, faktor-faktor makroekonomi selama periode September 2024 hingga Maret 2025 turut memengaruhi penurunan kemiskinan.

Inflasi tercatat turun dari 2,16 persen menjadi 1,58 persen. Pertumbuhan ekonomi Lampung pada triwulan I-2025 mencapai 5,47 persen (year-on-year). 

Pengeluaran konsumsi rumah tangga juga naik 3,03 persen, dari Rp76,53 triliun menjadi Rp78,85 triliun.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun dari 4,19 persen pada Agustus 2024 menjadi 4,07 persen pada Februari 2025. 

Jumlah pengangguran turun dari 209,16 ribu menjadi 206,8 ribu orang.

Di sisi lain, produksi padi pada Maret 2025 tercatat sebesar 435.510 ton. Harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani naik dari Rp4.847 per kilogram menjadi Rp4.853 per kilogram.

“Semua faktor ini saling terkait. Karena itu, menurunkan kemiskinan tak bisa hanya mengandalkan satu pendekatan. Kita butuh konvergensi program, akurasi data, dan komitmen kuat dari pusat hingga daerah,” pungkas Ahmadriswan.

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)