Empat Kabupaten di Lampung Rawan Karhutla, Sejak Januari hingga Juli 2025 Tercatat 428 Hotspot

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Sistem Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Kementerian Kehutanan mencatat terdapat 428 titik panas (hotspot) di Lampung sepanjang Januari hingga Juli 2025.

Terkait hal tersebut, Humas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lampung, Wahyu Hidayat menyebut, pihaknya belum mendapat laporan remi adanya kebakaran lahan atau hutan yang terjadi sepanjang 2025.

"Sejauh ini kita belum mendapat data laporan resmi terkait adanya Karhutla sejak Januari hingga Juli ini," kata Wahyu Hidayat kepada Tribun Lampung, Jumat (25/7/2025).

Berbeda dengan bencana seperti gempa bumi yang tak dapat diprediksi, Wahyu menuturkan, bahwa Karhutla merupakan bencana yang kemunculannya dapat diantisipasi.

Menurutnya, ada tiga syarat utama terjadinya Karhutla, pertama adanya bahan bakar seperti kayu kering, daun rerumputan, maupun semak.

Kedua adanya titik panas yang dapat ditimbulkan dari terik matahari, puntung rokok, atau pembakaran lahan maupun korek, serta ketiga yang adanya oksigen.

"Untuk menghindari kebakaran, maka kita harus menghindari ketiga unsur ini bertemu," ujarnya.

Di Lampung, Wahyu melanjutkan, terdapat beberapa wilayah yang rentan berisiko terjadi Karhutla.

"Lampung Timur sebenarnya adalah daerah yang cukup rentan," tutur dia.

Di mana pada tahun 2024, terdapat sekitar 5.000 hektare lahan yang terbakar dan mayoritas berada di area Taman Nasional Way Kambas.

Selain itu, beberapa wilayah berisiko lain yakni Way Kanan, Tulang Bawang, termasuk Mesuji,

Adapun faktor penyebab Karhutla yang terjadi mayoritas karena kelalaian dan ketidaktahuan masyarakat.

Menurut wahyu, edukasi terhadap masyarakat di mulai dari komunitas terkecil merupakan langkah penting untuk memitigasi Karhutla terjadi.

"Setiap individu dan komunitas paling kecil seperti keluarga semestinya memiliki pengetahuan terhadap resiko dari apa yang diperbuat," imbuh Wahyu.

Dia melanjutkan, BPBD Lampung sendiri rutin koordinasi dengan satker terkait di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk melakukan sosialisasi mitigasi dan pencegahan.