Presiden Prabowo "Semprot" Bupati Pati Soal Kebijakan Kenaikan PBB 250 Persen

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Jakarta - Kebijakan Bupati Pati, Sadewo, yang menaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen, ternyata menuai reaksi Presiden Prabowo Subianto.

Orang nomor satu di Indonesia itu bahkan secara tidak langsung 'menyemprot' Bupati Sadewo atas kebijakannya yang kontroversial tersebut.

Reaksi Presiden Prabowo tersebut disampaikan Ketua Gerindra Jawa Tengah, Sudaryono.

Dikutip dari TribunJateng.com, Sudaryono menyatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta Bupati Pati, Sudewo, membatalkan kebijakan kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen.

Kebijakan itu sebelumnya menuai polemik lantaran Sudewo menantang warga yang menolak kenaikan tersebut untuk mengerahkan massa besar dan mendemo dirinya.

"Ini harus disampaikan ke bupati (Bupati Pati, Sudewo) untuk membatalkan kebijakan itu di tengah kondisi masyarakat sekarang yang memang butuh perhatian lebih," kata Sudaryono, yang juga menjabat Wakil Menteri Pertanian, dikutip dari akun instagram pribadinya, Minggu (10/8/2025).

Sudaryono juga menyampaikan perintah Prabowo kepada Bupati Pati untuk mencari sumber pembiayaan dan pembangunan dari tempat lain, seperti investasi.

Dia mengklaim, Sudewo langsung melaksanakan arahan tersebut.

"Alhamdulillah, bupati langsung tegak lurus melaksanakan perintah dan petunjuk tadi dan sudah diumumkan cancel," ujarnya.

Sudaryono mengajak warga Pati menjaga kondusivitas menjelang peringatan HUT Ke-80 RI, pada 17 Agustus.

"Yakinlah bahwa pemerintah di bawah Bapak Prabowo ini responsif terhadap permasalahan rakyat dan mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan apa pun," kata dia.

Kebijakan Bupati Pati yang akan menaikkan tarif PBB-P2 hingga 250 persen menuai protes dari masyarakat.

Kebijakan kenaikan PBB ini menuai kritik karena dianggap membebani warga, terutama kalangan petani dan pelaku usaha kecil.

Setelah diprotes oleh warga, ia menyatakan tak akan mengubah keputusannya dan menantang warga mendemo dirinya.

Alasannya, karena tarif PBB-P2 ini perlu kenaikan setelah 14 tahun tak berubah.

Tujuannya, menurut Sudweo untuk meningkatkan pendapatan asli daerah untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik.