Advertorial
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sumbagsel Dorong Peningkatan Kepesertaan di Lampung
BPJS Ketenagakerjaan dorong peningkatan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Lampung.
Penulis: sulis setia markhamah | Editor: Endra Zulkarnain
lihat foto
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Bandar Lampung - BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) terus mendorong peningkatan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Lampung.
Salah satunya melalui ajang Paritrana Award yang diberikan kepada pemerintah daerah, badan usaha, UMKM, hingga desa terbaik dalam perlindungan pekerja.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sumbagsel Muhyidin mengatakan, secara nasional capaian Universal Health Coverage (UHC) Jamsostek baru 40 persen atau sekitar 40 juta dari 99 juta pekerja di Indonesia.
“Dari total 2,8 juta pekerja, baik formal maupun informal, baru 687 ribu yang terlindungi. Masih ada gap sekitar 389.534 pekerja yang harus dilindungi agar target UHC bisa tercapai di 2025,” kata Muhyidin, Rabu (13/8/2025).
Terungkap untuk di Lampung, masih ada sekitar 389.534 pekerja yang belum terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. "Untuk Lampung, persentasenya baru 24,5 persen," terus dia.
Capaian tertinggi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Lampung saat ini ada di Kota Metro, disusul Kabupaten Lampung Selatan.
Sementara Kota Bandar Lampung berada di posisi terendah. Kabupaten pemekaran seperti Pesisir Barat masih terkendala pendataan karena Nomor Induk Kependudukan (NIK) masih terhubung dengan kabupaten induknya.
Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
Di sektor badan usaha, terdapat 11.840 perusahaan yang menjadi peserta. Perusahaan besar dan menengah hampir 90 persen telah terlindungi, namun masih ada pekerja harian lepas yang belum didaftarkan.
“Program jaminan sosial ini merupakan salah satu dari 45 indikator pembangunan nasional. Ke depan, daerah dengan capaian UHC tinggi berpotensi mendapat insentif dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Perlindungan pekerja non-ASN di lingkungan pemerintah daerah telah mencapai 78,3 persen atau 49.594 pekerja.
Namun jumlah itu menurun akibat peralihan status ke PPPK. Perlindungan ketua RT/RW masih rendah, hanya 22,1 persen atau sekitar 13.664 orang.
Perangkat desa telah terlindungi 79,4 persen atau sekitar 34 ribu orang.
Baca juga: 389 Ribu Pekerja Lampung Belum Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan
Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Salurkan Santunan Kematian di Acara Desa Migran Emas Lampung Timur
Sementara kader kemasyarakatan desa baru 0,37 persen, pekerja DPT sebesar 5,15 persen, dan pekerja perkebunan sawit mencapai 14.128 orang.
Pekerja kurang mampu yang terdaftar baru 11.908 orang atau 1,33 persen dari total hampir 897 ribu pekerja miskin dan rentan di Lampung.
