Anggota DPRD Tersangka KDRT Tak Ditahan, Warga Ngamuk: Jangan Lindungi Pejabat

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Banyuwangi  - Warga mengamuk karena anggota DPRD Banyuwangi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berinisial SA tidak ditahan usai melakukan KDRT.

Warga lantas menggeruduk Kejaksaaan Negeri atau Kejari Banyuwangi karena tak terima soal pelaku KDRT yang tak ditahan.

Karena hal ini warga pun menuntut penahanan SA yang telah ditetapkan sebagai tersangka sejak Juni 2025.

Di hadapan Kantor Kejari Banyuwangi pada Jumat (15/8/2025), massa juga membentangkan poster bertuliskan "Jangan Lindungi Pejabat Publik Yang Melakukan KDRT, Tahan dan Adili".

"Kami meminta Kejaksaan untuk segera mengambil langkah untuk melakukan penahanan terhadap tersangka," kata koordinator demo, Endras, dikutip Tribunjatim. 

Sebab kasus yang menjerat SA merupakan kasus delik khusus karena melakukan kekerasan terhadap seorang wanita, yang mana jika dibiarkan tentunya akan membias.

Karena masyarakat akan banyak menduga-duga adanya dugaan-dugaan hukum yang runcing ke bawah.

Sehingga massa hadir untuk mengetahui secara gamblang pertimbangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak melakukan penahanan.

"Jangan sampai masyarakat beranggapan proses hukum di Banyuwangi telah mati suri," ujarnya.

Jadi Tersangka

Sebelumnya, SA ditetapkan sebagai tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh Polresta Banyuwangi.

Kasus ini bermula dari laporan istri Saiful pada awal Januari 2025.

Kasatreskrim Polresta Banyuwangi Kompol Komang Yogi Arya Wiguna menjelaskan, gelar perkara kasus tersebut telah digelar.

"Dengan melibatkan fungsi internal, dengan hasil kesimpulan ada kenaikan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka," kata Komang, Rabu (11/6/2025).

Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa sekitar 12 orang saksi. Mereka adalah orang yang terlibat dalam kasus tersebut dan beberapa saksi ahli.

Polisi juga mengantongi hasil visum istri Saiful. Menurut Komang, hasil visum menunjukkan adanya luka pada tubuh korban.

"Berdasarkan gelar perkara dan penyelidikan, dua alat bukti sudah kami kantongi. Sehingga saat gelar perkara, penigkatan status ini bisa diputuskan," tambah dia.

SA merupakan anggota DPRD Banyuwangi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Ia terpilih dalam pemilu serentak 2024 dari daerah pemilihan (Dapil) 3 yang meliputi wilayah Kecamatan Muncar dan Tegaldlimo.

Catatan TribunJatim.com, SA dilaporkan oleh istrinya KR (34) atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ke Polsek Tegaldlimo pada Rabu (1/1/2025).

Kasus itu kemudian ditarik oleh Satreskrim Polresta Banyuwangi.

Informasi dari korban, kekerasan dilakukan di rumah mereka di Desa Purwoasri, Kecamatan Tegaldlimo.

Dalam laporannya, korban mengaku menerima kekerasan dari sang suami ketika ia pulang dari kediaman orang tuanya.

Saat itu, pelapor mengetahui rumahnya digembok sehingga tak bisa masuk. Ia pun menghubungi kepala dusun untuk meminta tolong agar bisa masuk rumah.

Namun, kepala dusun tersebut tak berani untuk membuka rumah itu. Ia menelepon terlapor untuk menanyakan apa yang terjadi.

Setelahnya, terlapor tiba di rumah tersebut. Ia bertemu dengan istrinya dan terjadilah cekcok.

Dalam cekcok itu, pelapor mengaku menerima kekerasan. Sehingga, ia melapor ke Polsek Tegaldlimo

Sementara itu, Kasi Pidum Kejari Banyuwangi, Agus Hariyono mengaku bahwa tahap II atas kasus SA sudah dilakukan pada Kamis (14/8/2025).

Tersangka SA juga tidak dilakukan penahanan, karena JPU hanya melanjutkan tidak dilakukan penahanan dalam proses penyidikan.

"Kami hanya meneruskan lanjutan proses penyidikan dari teman-teman penyidik, karena penyidik juga tidak lakukan penahanan," katanya.

Baca juga Pansus Pemakzulan Bupati Pati Sudewo Sudah Dibentuk DPRD