DPRD Lampung Setujui Perubahan APBD 2025, Belanja Daerah Capai Rp 7,78 T

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – DPRD Lampung menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025.

Juru Bicara Badan Anggaran (Banang) DPRD Lampung Fatikhatul Khoiriyah mengatakan, belanja daerah dalam APBD Perubahan 2025 ditetapkan sebesar Rp7,78 triliun.

Angka tersebut naik Rp160 miliar dari rancangan sebelumnya.

"Persetujuan itu ditetapkan dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II, Selasa kemarin," kata Fatikhatul Rabu (20/8/2025).

Dia menjelaskan ada selisih antara pendapatan dan belanja sebesar Rp 69,89 miliar seluruhnya ditutup melalui pembiayaan daerah, sehingga APBD tetap seimbang.

Menurut Ketua Fraksi PKB tersebut, perubahan APBD 2025 bukan hanya kewajiban konstitusional, melainkan momentum strategis untuk memastikan arah kebijakan fiskal berpihak kepada rakyat.

Ia menyebutkan ada tujuh program prioritas pembangunan Lampung yang menjadi fokus, yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Lampung sebagai lumbung pangan nasional, lumbung energi terbarukan, penguatan ekonomi desa melalui BUMDes dan koperasi, stabilisasi harga pangan lokal, pemerataan akses dan mutu pendidikan, serta kemantapan jalan provinsi dan desa," ujarnya.

Terkait efisiensi, Fatikhatul menambahkan hampir seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan efisiensi anggaran, namun tetap diarahkan pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Tambahan anggaran diberikan pada sektor strategis, seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, Satpol PP, hingga pelayanan administrasi publik.

“Efisiensi harus dibarengi kinerja optimal. Realokasi diarahkan pada pembangunan fisik yang nyata dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, Banang DPRD juga mendorong penguatan monitoring, peningkatan sinergi lintas OPD dan kabupaten/kota, serta pemanfaatan sumber pendanaan alternatif di luar APBD.

“Kita berharao jalan mantap, pangan terjangkau, layanan publik lebih mudah, dan pembangunan harus adil,” pungkasnya.

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)