Pilpres 2019

Sosok 4 Pengacara Prabowo-Sandi untuk Sidang di Mahkamah Konstitusi (MK), Ada Mantan Pimpinan KPK

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ilustrasi - Prabowo Subianto (kiri) bersama Sandiaga Uno (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan di Kediaman Prabowo Subianto, Jakarta, Jumat (7/9/2018). Sosok 4 Pengacara Prabowo-Sandi untuk Sidang di Mahkamah Konstitusi (MK), Ada Mantan Pimpinan KPK.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Sebanyak empat orang pengacara akan menjadi kuasa hukum calon presiden (capres)-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno saat bersidang di Mahkamah Konstitusi (MK).

Diketahui, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memutuskan mengambil langkah untuk mengajukan sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Bagaimana sosok empat orang pengacara Prabowo-Sandi?

BPN Prabowo-Sandi berencana mendaftarkan gugatan sengketa hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (23/5/2019).

Koordinator Juru Bicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan berkas-berkas sebagai syarat mengajukan gugatan.

"Besok (hari ini pendaftaran gugatan ke MK). Semua file sudah disiapkan besok kan batas akhir besok," ujar Dahnil dilansir Kompas.com di kediaman Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (22/5/2019).

 

Menurut Dahnil, tim kuasa hukum yang akan mendaftarkan gugatan terdiri dari empat orang.

Keempat orang tersebut adalah Denny Indrayana, Bambang Widjojanto, Irman Putra Sidin, dan Rikrik Rizkian.

Ini Syarat untuk Prabowo-Sandi agar Punya Peluang Menang di MK

Berikut, penjelasan mengenai sosok empat orang pengacara Prabowo-Sandi tersebut.

1. Rikrik Rizkiyana

Rikrik Rizkiyana merupakan advokat dan menjadi senior partner di Assegaf Hamzah & Partner Law Firm.

Ia pernah menjadi Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bidang Komite Harmonisasi Regulasi yang dibentuk Anies Baswedan-Sandiaga Uno setelah memenangkan konstestasi Pilkada DKI Jakarta 2017.

Rikrik Rizkiyana juga memiliki sepak terjang di berbagai bidang, salah satunya soal keterbukaan pemerintah atau open government.

Rikrik merangkap jabatan sebagai ketua sekaligus anggota komite.

2. Irman Putra Sidin

Irman Putra Sidin merupakan seorang ahli tata hukum negara.

Halaman
1234

Berita Terkini