Baca tanpa iklan
Istilah itu pun menurutnya merupakan kesalahan besar.
Seharusnya masyarakat berani menanyakan janji program dan komitmen dari tiap-tiap catin.
"Jika tak ada janji atau komitmen yang disampaikan catin, lantas apa indikator kita untuk bisa menilai peratin terpilih telah memberikan bukti," sebutnya.
Arip menekankan, masyarakat seharusnya menjadikan momentum pilratin serentak ini untuk memilih calon peratin yang berkompeten dan berpotensi memberikan dampak terhadap kemajuan pekon.
"Itu sejalan dengan komitmen pemerintah, yakni melakukan percepatan dan pemerataan pembangunan di pekon dengan didukung alokasi anggaran dana desa (ADD)," terangnya.
"Yang setiap pekon mendapatkan jatah ADD berkisar Rp 1 miliar hingga Rp 2 miliar per tahun," lanjut dia.
Dengan dukungan ADD itu, terus dia, hampir dipastikan pembangunan di tingkat pekon dapat berjalan dengan harapan dan keinginan masyarakat yang tertuang di dalam musyawarah rencana pembangunan tingkat pekon.
"Untuk itu, pilihan kini ada pada masyarakat, akan memilih kandidat yang memiliki tawaran ide dan gagasan pembangunan, atau hanya berpikir praktis 'nomer pira wani pira'," pungkas Arip.
( Tribunlampung.co.id / Nanda Yustizar Ramdani )